Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Sebut Target Ekonomi 7 Persen Tidak Ambisius

Kompas.com - 14/12/2023, 13:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku dianggap ambisius karena menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen apabila ia menjabat sebagai presiden kelak.

Padahal, menurut Ganjar, target itu penting dicapai apabila Indonesia ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

"Mimpi 2045 saya ingin menerjemahkan dengan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Mungkin diantara kandidat lain, Ganjar ambisius? Tidak," kata Ganjar dalam dialog dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Kamis (14/12/2023).

"Kalau (pertumbuhan ekonomi) kita 5 persen atau maksimum 6 persen, kita belum bisa mengejar sampai nanti 2045 jadi negara penghasilan tinggi," ujar dia melanjutkan.

Baca juga: Kelakar Ganjar soal Intimidasi dan Dibuntuti Saat Bepergian

Ganjar menuturkan, salah satu kunci untuk mencapai target tersebut adalah membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya serta melakukan hilirisasi di dalam negeri.

Untuk itu, ia menegaskan harus ada kepastian hukum agar investor mau berinvestasi sehingga bakal berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Ia mengaku sering menerima keluhan dari investor yang ragu berinvestasi ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum yang membuat para investor hanya menjadi korban.

"Kenapa jadi komitmen pertama pada kepastian hukum adalah memberantas KKN. KKN itu jadi agenda reformasi yang hari ini sulitnya minta ampun," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Baca juga: Saat Ganjar-Anies Kompak Singgung Polemik Putusan MK dan Prabowo Balas soal Intervensi...

Untuk diketahui, pasangan Ganjar-Mahfud menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen setiap tahun dalam visi misinya.

Untuk mengejar target tersebut, pasangan Ganjar-Mahfud menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari peningkatan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di level tujuh sampai delapan persen.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memasang target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,5 - 6,5 persen per tahun pada periode 2025-2029.

Berbeda dengan dua pasangan tadi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak menuliskan target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen visi dan misi yang telah diunggah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com