Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/12/2023, 20:51 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan bahwa standar etika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tinggi.

Hal itu disampaikan Anies ketika menanggapi capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat capres Perdana terkait tempa pemberantasan korupsi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023).

Ganjar tidak menyinggung soal standar pimpinan KPK dalam jawabannya. Sementara Anies menyebut hal itu menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan.

"Standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi," kata Anies.

Baca juga: Soal Isu Hukum, Anies Janji Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ia juga menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) KPK harus direvisi sehingga lembaga antirasuah kembali menjadi lembaga yang bertaji.

Anies juga berharap, beleid pemberantasan korupsi dapat memberikan reward bagi masyarakat yang turut membantu melakukan pelaporan hingga penyelidikan.

Anies menegaskan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi dan itu harus diperbolehkan undang-undang.

"Dengan begitu bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat memerangi korupsi. Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan semesta," ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies juga sempat menyinggung soal pentingnya aturan terkait perampasan aset terkait pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, capres nomor urut 1 dan 3 sepakat soal penguatan KPK dan perlunya aturan perampasan aset terkait upaya pemberantasan korupsi.

Diketahui, pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang diangkat dalam debat perdana capres kali ini.

Baca juga: Momen Anies Singgung Prabowo dan Cawapres Milenial saat Debat Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com