Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai bahwa aset negara yang kelak dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam lawatannya ke IKN pada hari ketiganya kampanye di Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Menurut Ganjar, sumber pendanaan IKN sebaiknya mengutamakan APBN.

"Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu," kata Ganjar kepada wartawan.

Baca juga: Cerita Alam Ganjar soal Privilege dan Godaan Jadi Anak Pejabat

"Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita," ia menambahkan.

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari investasi, menurutnya, bersifat dukungan.

Ia tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP) diterapkan.

Ganjar menyoroti bahwa skema tersebut harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.

"Model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian," kata Ganjar.

Baca juga: Bantah Buntuti Kampanye Ganjar, Jokowi: Kunjungan Presiden Dirancang 3 Bulan Sebelumnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di 2024.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Total keseluruhan IKN tahun depan kita anggarkan Rp 40,6 triliun. Itu termasuk untuk pembangunan bandara VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sementara itu, jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun IKN ditaksir mencapai Rp 450-500 triliun.

Presiden RI Joko Widodo sejauh ini menilai bahwa investasi dari para pelaku usaha menjadi salah satu tonggak utama pembiayaan dalam pembangunan dan pengembangan IKN.

Baca juga: Jokowi Kerap Kunker di Lokasi Ganjar Kampanye, TPN Anggap Pertanda Baik

Pasalnya, kemampuan APBN untuk mengkaver pembiayaan IKN hanya sekitar 20 persen. Sisanya 80 persen mengandalkan investasi langsung serta KPBU

"80 persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi," ujar Jokowi dalam kegiatan bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022) lalu.