Tak Sepakat Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Cak Imin: Bahaya untuk Demokrasi

ACEH, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar tak sepakat jika gubernur Jakarta nantinya dipilih oleh presiden.

Baginya, situasi itu merupakan ancaman untuk demokrasi di Tanah Air.

“Ya itu bahaya, bahaya dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik,” ujar Muhaimin di Kabupaten Bireun, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Pengamat: Draf RUU DKJ Untungkan Oligarki

Adapun DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) sebagai inisiatifnya.

Meski termasuk yang menyetujui RUU itu dibahas, PKB tak sepakat jika gubernur Jakarta tidak dipilih melalui pemilihan langsung.

Sementara itu, usulan agar jabatan gubernur itu dipilih tertuang dalam draf RUU DKJ yang tersebar ke awak media.

Baca juga: Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Muhaimin pun menekankan, pihaknya bakal konsisten menolak usulan tersebut.

“Kami menolak total, kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak. Karena itu terlalu dipaksakan waktu (pengesahannya),” kata dia. 

“Kita harus butuh untuk persiapan yang baik, sehingga tidak seperti itu,” ujar Muhaimin.