Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Firli Tersangka, Nawawi Segera Konsolidasikan Internal KPK

Kompas.com - 27/11/2023, 22:41 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengatakan, segera melakukan konsolidasi internal. 

Langkah ini ditempuh usai dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo, untuk menggantikan Firli Bahuri yang kini berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Kami berupaya mengedepankan kesepakatan di antara empat pimpinan dengan melakukan konsolidasi internal kepada seluruh pegawai yang lebih kokoh," kata Nawawi dalam konferensi pers di KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Anggota DPR Anggap Tak Ada Kecacatan dalam Pelantikan Nawawi Pomolango

Penyampaian keterangan itu turut dihadiri oleh dua pimpinan KPK lainnya, yaitu Alexander Marwata dan Nurul Ghufron. Sementara Johanis Tanak tidak hadir karena tengah melakukan persiapan untuk perjalanan dinas ke Laos.

Nawawi menambahkan, setiap pengambilan keputusan di KPK akan dilakukan secara kolektif kolegial. Dalam hal ini, pengambilan keputusan tidak hanya dipimpin oleh satu orang, melainkan sejumlah anggota.

Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut juga menyebut KPK menetapkan sejumlah agenda yang menjadi prioritas untuk dituntaskan pada 2023.

Baca juga: Istana Tegaskan Penetapan Nawawi Pomolango Sebagai Ketua Sementara KPK Sesuai Koridor Hukum

Menurutnya, KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi, terlepas bagaimanapun dinamika yang tengah terjadi, tidak boleh terganggu dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

“Sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga ini,” tutur Nawawi.

Lebih lanjut, dalam sisa waktu satu bulan menuju akhir tahun 2023, KPK akan berkomitmen untuk menuntaskan pemenuhan target penanganan perkara dan pemulihan aset.

Target ini ada di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi yang menegakkan hukum tindak pidana korupsi.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Sah Pelantikan Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Kemudian, KPK juga akan berupaya meningkatkan skor Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Lalu, KPK juga akan meningkatkan sistem pemerintahan negara yang antikorupsi melalui Sistem Penilaian Integritas (SPI). Target ini adal di Kedeputian bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.

Target Monitoring for Prevention (MCP) pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi juga akan dituntaskan.

Selain itu, adalah penguatan tata kelola kelembagaan pada Sekretariat Jenderal (Sekjen) dan Kedeputian bidang Informasi dan Data.

Baca juga: Nawawi Pomolango Tegaskan Penangkapan Harun Masiku Masih Jadi Prioritas KPK

“(Kemudian) mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),” ujar Nawawi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com