Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cegah KKN, Ganjar: Tak Hanya OTT, tapi Pencegahan lewat Edukasi sejak Dini

Kompas.com - 24/11/2023, 14:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menilai bahwa cara-cara memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak hanya dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, yang terpenting dari memberantas KKN justru dimulai dari pencegahan. Ia mengatakan, hal itu bisa dilakukan dan ditanamkan kepada generasi muda sejak dini melalui pendidikan berkarakter.

"Kami mendorong bagaimana mensikat KKN tidak hanya dari sisi treatment-nya, tahan, tangkap, OTT (operasi tangkap tangan), itu bagus, tapi bagaimana mencegah?" kata Ganjar saat menyampaikan paparannya di acara Gagas RI yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (23/11/2023) malam.

"Edukasi anti-KKN sejak dini, ada pendidikan karakter berintegritas sejak sekolah dasar," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Tegaskan Mobil Pelat Merah Tak Boleh Dipakai untuk Kepentingan Kampanye

Ganjar juga menilai bahwa pendidikan karakter berintegritas bisa dimulai sejak tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dari sisi perilaku.

Oleh karena itu, ia mengatakan, pendidikan karakter berintegritas harus masuk dalam sistem pendidikan di Indonesia sejak dini.

"Kurikulum anti-KKN yang mesti masuk terus sampai ke perguruan tinggi, membangun karakter berintegritas melalui pendidikan," katanya.

Kendati begitu, Ganjar juga menyoroti pentingnya sistem digitalisasi dalam penganggaran, perencanaan, dan pelaporan.

Baca juga: Sowan ke Boediono, Ganjar: Saya Dapat Banyak Ilmu

Ia mengungkapkan, ketiganya masing-masing sebagai e-budgeting, e-planning, dan e-reporting.

Menurutnya, cara mencegah dan memberantas KKN dalam sebuah sistem tersebut mampu menghindari praktik bertemunya orang dengan orang secara fisik.

"Artinya lebih banyak transparansi itu diatur dalam sebuah sistem, sehingga membaca lockbook-nya akan jauh lebih gampang karena bisa melakukan tracing melalui sistem yang ada," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Kemudian, Ganjar juga menekankan pentingnya penguatan lembaga penegak hukum untuk memberangus praktik KKN.

Namun, dalam penguatan ini, Ganjar meminta lembaga penegak hukum berani kepada para elite atau penguasa jika memang terbukti melakukan tindakan KKN.

"Kalau bahasa kawan-kawan mahasiswa, ya jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu bahasa yang sering muncul," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Janji Bentuk Kabinet Tanpa Sistem Jatah Menteri, tetapi Buka Peluang Parpol Ajukan Ahli

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com