Penghargaan Kemenkeu Bukan untuk Firli Bahuri, melainkan Stranas PK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghargaan Reksa Bendha dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan diberikan kepada pribadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Penghargaan khusus itu diberikan Kemenkeu tersebut seharusnya diterima Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk kategori lembaga yang mengelola barang milik negara (BMN) sebagai bagian pencegahan korupsi.

"Jadi yang mendapatkan anugerah itu bukan Pak Firli atau Ketua KPK, tetapi sebenarnya Stranas Pencegahan Korupsi yang sekretariatnya ada di KPK," kata Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo dalam keterangan dari Stranas PK yang diterima Kompas.com, Kamis (23/11/2023).

Penghargaan yang diberikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani itu menjadi polemik karena diserahkan kepada Firli beberapa saat sebelum pensiunan polisi itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Firli Bahuri Childish karena Tak Akui Peras SYL

Adapun Stranas PK merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018.

Stranas PK terdiri dari sejumlah lembaga, yakni KPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Koordinator Stranas PK tersebut memang ada di KPK. Koordinator Pelaksana Stranas PK merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Prastowo mengatakan, Firli menjadi orang yang dipanggil maju ke atas panggung karena ia menjabat sebagai Ketua KPK dan lembaganya menjadi Koordinator Stranas PK.

"Kebetulan kan memang kalau KPK pimpinannya Pak Firli,” ucap dia.

Baca juga: OTT di Tengah Gonjang-ganjing Firli Bahuri Tersangka, KPK Sebut Pegawai Tak Terganggu

Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati mengatakan, pihaknya menargetkan empat sasaran dalam pengelolaan barang milik negara atau BMN.

Empat sasaran itu adalah penatausahaan BMN yang lengkap, akurat, terkini, dan menyempurnakan regulasi penyelesaian BMN yang bermasalah.

Selain itu, Stranas PK bakal menerapkan digitalisasi dalam proses sertifikasi lahan BMN dan menuntaskan aksi pengamanan BMN di sejumlah kementerian.

Di antara kementerian yang menjadi sasaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Pencapaian Aksi Aset Negara (BMN) sampai Triwulan III Tahun 2023-2024 secara total pada tujuh kementerian lembaga terkait sebesar 29,72 persen,” ujar Niken.

Adapun Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL atau penerimaan gratifikasi atau hadiah/janji.