Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Ungkap Alasan Kerap Bocorkan Kasus ke Publik

Kompas.com - 24/11/2023, 11:10 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai, partisipasi publik penting untuk mempercepat proses penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Mahfud sebagai alasan dirinya selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kerap membongkar kasus ke publik.

"Ya saya suka mengundang partisipasi publik untuk mendorong penegakan hukum," kata Mahfud MD dalam acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (24/11/2023).

Mahfud menuturkan, pihak-pihak yang tengah terjerat persoalan hukum lazimnya akan mencari-cari alasan untuk menjalani proses tersebut.

Baca juga: Cerita Mahfud MD Larang Anak-anaknya Ungkap Identitas Sang Ayah

Namun, jika ada tekanan publik terhadap kasus itu, biasanya para pihak yang diproses mau tidak mau bakal menjalankan proses hukum itu.

"Karena begini, terkadang kalau kita memberi tahu (pihak berperkara) baik-baik itu, ada saja alasannya (untuk menghindar)," kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

"Maka saya umumkan saja, 'Wah itu ada kejahatan di situ, ada korupsi di situ', nah rakyat keroyok melalui media sosial, melalui media, melalui televisi," ucap dia.

Mahfud lantas menyinggung adanya pejabat negara yang berniat lari di tengah proses hukum yang sedang berjalan.


Sebagai Menko Polhukam, dia menyampaikan bahwa pejabat yang saat itu berada di luar negeri telah menjadi tersangka.

"Ada juga yang mau lari kan, mau enggak mau pulang begitu, saya umumkan saja dia sudah tersangka, pulang (pejabat itu)," kata Mahfud.

"Tapi kalau sudah tersangka Anda tidak pulang, Anda lari bisa dikejar oleh Interpol atau pemerintah sendiri bisa cari sendiri, masa orang pejabat tinggi menghilang tidak ketemu, akhirnya kan pulang," ucap dia lagi.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak di Luar Negeri

Mahfud berpandangan, informasi yang diungkap ke publik kerap mempercepat proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Oleb sebab itu, tidak sedikit perkara besar yang diungkap ke publik agar proses hukum terhadap pihak-pihak terkait cepat terungkap.

"Artinya kadang kala lemparan ke publik, lemparan ke media, itu lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan dengan kita ikut prosedur-prosedur birokrasi yang bertele-tele," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya 'Ratu Preman' Lho...

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya "Ratu Preman" Lho...

Nasional
Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com