Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Dulu KKN Disikat, Sekarang Jadi Cerita Lagi, Gagal Dong Reformasi?

Kompas.com - 23/11/2023, 15:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyinggung soal praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dirasa terjadi kembali beberapa waktu terakhir.

Dia menyayangkan hal tersebut terjadi lagi.

Padahal, beber Ganjar, dahulu praktik KKN yang terjadi di lingkungan elite sudah ditumpas oleh gerakan mahasiswa pada 1998 melalui Reformasi.

"Dulu, karena korupsi kemudian mengerucut pada elite, maka tidak mau, mesti disikat korupsi, kolusi, nepotismenya," kata Ganjar saat menyampaikan orasinya di acara "Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan" yang digelar The Habibie Center, Kamis (23/11/2023).

"Eh sekarang jadi cerita lagi. Gagal dong reformasi. Benar enggak sih? Masuk yah?" sambung dia.

Baca juga: Firli Bahuri Tersangka, Ganjar Sebut Kekuasaan Cenderung Koruptif

Namun, ia tak mencontohkan praktik KKN yang kini terjadi.

Ganjar mengaku ucapannya itu hendaknya menjadi pengingat bagi siapa saja.

Jika hal itu benar terjadi, maka Ganjar menilai reformasi telah gagal. Maka reformasi musti ditegakkan kembali.

"Maka civil society, ilmuwan berbicara pada soal ini, 'lho kok pak itu sekian pejabat korupsi, dia kolusi dan sebagainya'. Ini berjalan. Saya hanya mengingatkan saja. Kecuali kita sudah lupa," jelas Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian mengingatkan agar semua tidak lupa dengan perjuangan seluruh masyarakat berbagai kalangan untuk menghadirkan reformasi.

"Kalau kita lupa dengan ini, hancur kita bangsa ini. Itu permintaan amanat reformasi," pesan politikus PDI-P itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com