Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Masyarakat Papua, Menteri Bahlil: Kalau Presiden Sudah Baik, Kita Tahu Diri Saja...

Kompas.com - 23/11/2023, 13:59 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat Papua tahu diri karena Presiden Joko Widodo sudah baik.

Hal ini diungkapkan Bahlil ketika mendampingi Presiden untuk menghadiri acara puncak Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 di Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023).

Mulanya, Bahlil bercerita bahwa Presiden Jokowi baru saja pulang dari serangkaian kunjungan kerja di Amerika Serikat (AS). Kepala negara itu masih jetlag, namun tetap tak ingin menghilangkan kesempatan pergi ke Papua.

"Pak presiden masih jetlag, baru pulang dari Amerika. Harusnya kalau pulang dari Amerika itu, dua hari istirahat. Tapi beliau langsung datang menghadiri undangan dari Bupati Biak dan seluruh masyarakat Papua," kata Bahlil dalam acara itu, sebagaimana dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Polemik Isu Presiden Tiga Periode, Bahlil Pasang Badan untuk Jokowi

Menurut Bahlil, kehadiran Jokowi di tengah-tengah masyarakat Papua merupakan bentuk kecintaan Presiden kepada orang Papua.

Meski capek sepulang kunjungan kerja, Kepala Negara tetap menyempatkan diri hadir dalam acara puncak STC 2023.

"Capek pun, flu pun, Bapak Presiden mau hadir bersama-sama kita pada hari ini. Jadi kalau Paitua (Presiden Jokowi) sudah baik, ketong (kita) tahu diri saja toh? Betul kan, Saudara? Saya tidak perlu lanjutkan, terjemahkan sendiri," tutur Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga menceritakan kultur orang Papua yang menjunjung tinggi toleransi karena adat istiadatnya. Ia menampik bahwa Papua bukan kota yang toleran.

Ia lantas menyinggung Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini masih menuntut kemerdekaan

Baca juga: Menteri Bahlil: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Itu Salah Saya

"Kami di Papua adalah tanah yang damai. Bagi saudara-saudara saya di atas yang belum mewujudkan kedamaian, nanti kami mohon bantuan Pak Panglima dan Pak Kapolri untuk memberikan kesadaran agar Papua mampu kita wujudkan sebagai tanah yang damai," ungkap Bahlil.

Sebagai informasi, STC merupakan salah satu acara yang masuk dalam kalender pariwisata nasional. Acara STC bertujuan untuk memperkenalkan pesona bahari dan maritim di Papua yang kaya sumber daya alam.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap agar STC mampu memperkenalkan potensi bahari, potensi maritim, potensi pariwisata, dan potensi sosial budaya masyarakat Papua.

Ia berharap budaya, tarian, musik, dan produk-produk lokal Papua diperkenalkan ke level nasional hingga ke level global. Sebab acara semacam ini akan mengundang lebih banyak wisatawan dan investor.

Baca juga: Soal Dinasti Politik, Menteri Bahlil: Yang Salah Kalau yang Didorong Tak Punya Prestasi

"Dan ini akan mendorong jumlah wisatawan, akan mendorong event kreator, akan mendorong minat investor untuk datang dan memajukan tanah Papua. Saya pesan agar event yang sangat baik ini bisa diteruskan, ditingkatkan kreativitasnya, inovasinya, dan keterlibatan masyarakat, keterlibatan UMKM," jelas Jokowi di kesempatan yang sama.

Kehadiran Jokowi di Papua dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor, sekira pukul 16.10 WIT.

Kemarin, Kepala Negara mengecek persediaan beras di Pergudangan Bulog Mandala. Kepala Negara juga membagikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di lokasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com