Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Yudo: Masyarakat Bisa Ikut Awasi, Laporkan ke Posko jika Prajurit TNI Tak Netral

Kompas.com - 21/11/2023, 11:09 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, masyarakat bisa ikut mengawasi apabila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Yudo Margono menegaskan bahwa masyarakat bisa mengadukan ke posko-posko pengaduan netralitas TNI di satuan TNI seluruh Indonesia.

Panglima Yudo diketahui telah menerbitkan instruksi Panglima TNI Nomor IR 1/VIII Tahun 2023 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada (pemilihan kepala daerah).

“Untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, maka TNI mendirikan posko pengaduan netralitas TNI,” kata Yudo Margono saat memimpin kick-off posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di ruang hening Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 60 Pati, Marsdya Andyawan Martono Jabat Wakasau dan Danlanud Abdulrachman Saleh Dirotasi

“Masyarakat ikut mengawasi apabila melihat ketidaknetralan TNI, masyarakat bisa melaporkan ke posko-posko ini,” ujar Panglima TNI melanjutkan

Yudo Margono lantas menjelaskan soal mekanisme penyelesaian tindak pidana untuk laporan pengaduan masyarakat tersebut.

“Apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat, nantinya Polisi Militer (Pom) TNI atau posko akan mencatat kemudian mendata dan mengarahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” kata Yudo Margono

Bawaslu kemudian menentukan tingkat pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut.

Setelah itu, Yudo Margono menegaskan, tentunya akan dilaksanakan penegakan hukum terpadu TNI.

“Ya (masyarakat) bisa datang sendiri (ke posko-posko), juga bisa dengan online, nanti kami akan sampaikan untuk hotline-nya,” kata Yudo Margono.

Baca juga: Panglima TNI: Sampai Saat Ini Belum Ada yang Tekan Saya soal Pemilu 2024...

Secara khusus, Panglima Yudo mengaku belum ada yang menekan dirinya terkait Pemilu 2024.

“Sampai saat ini, kalau ditanya soal tentang penekanan, enggak ada itu yang nekan-nekan saya, ya saya santai-santai saja, wong enggak ada yang nekan,” kata Yudo menjawab pertanyaan awak media.

Panglima Yudo mengatakan, sejak awal, dirinya terus menyampaikan bahwa TNI harus netral dalam pemilu.

“Masak saya menyampaikan (TNI) netral, ada yang nekan-nekan? Alhamdulillah enggak ada, mudah-mudahan enggak ada,” ujar Yudo Margono.

Yudo mengatakan, TNI harus fokus pada tugas pokok yang lebih besar, di antaranya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Baca juga: DPR Bentuk Panja Netralitas TNI, Panglima Yudo: Silakan Saja...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com