Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paslon Diminta Tolak Bertemu Kepala Desa jika Ingin Pemilu Berintegritas

Kompas.com - 20/11/2023, 15:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, calon presiden dan calon wakil presiden semestinya menolak hadir saat diundang bertemu perangkat desa dalam acara yang kental nuansa politik praktis.

Hal ini ia sampaikan merespons acara "Silaturahmi Nasional Desa 2023" yang mempertemukan sejumlah organisasi perangkat desa yang mengatasnamakan Desa Bersatu dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming.

"Pasangan yang mau menegakkan, yang mestinya hendaknya juga menegakkan pemilu beritegritas itu menolak hadir, mempelajari, menolak hadir. Kalau enggak kan berarti dia tidak menjaga pemilu berintegritas karena kepala desa tidak boleh berpolitik praktis," kata Djohan kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Perangkat Desa Bertemu Cawapres Gibran, Pengamat: Pemerintah Masak Diam Saja?

Djohan menjelaskan, netralitas kepala dan perangkat desa wajib dijaga demi menghindari perpecahan di antara warga desa karena keberpihakan kepala desa ke salah satu calon.

"Kalau misalnya desa A dibawa ke capres B, desa B dibawa ke capres nomor sekian, beda-beda kan, itu kan menimbulkan pengaruh yang juga berbahaya kepada kerukunan keguyuban masyarakat," kata dia.

Djohan menuturkan, meski tidak ada pernyataan deklarasi dukungan, pertemuan Gibran dan Desa Bersatu jelas-jelas menunjukkan keberpihakan organisasi ke pasangan Prabowo-Gibran.

Sebab, acara tersebut hanya mengundang salah satu kandidat dari tiga pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Presiden 2024.

Ia pun menilai dalih pihak Desa Bersatu yang mengaku hanya menyampaikan aspirasi kepala dan perangkat desa kepada Gibran tidak dapat diterima.

Baca juga: Sinyal Dukungan Perangkat Desa untuk Prabowo-Gibran di Tengah Larangan Berkampanye

"Aspirasi juga berlaku kepada capres yang lain dong, nah kenapa capres yg lain tidak didatangkan begitu secara terbuka, maka orang menjadi curiga kan," kata Djohan.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.

Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat.

"Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya Pak biar bisa kita detilkan lagi kita carikan solusi bersama-sama," kata Gibran, Minggu sore.

Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengeklaim, tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye.

Namun, ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di balik layar.

Baca juga: Tanggapi Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Puan: Laksanakan Pemilu dengan Jujur dan Netral

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com