Amnesty Internasional Desak Pemerintah Terima Pengungsi Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak agar pemerintah bisa menerima dan memberikan pertolongan kepada para pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Aceh Utara.

Para pengungsi tersebut ditolak warga Pidie, Aceh saat hendak berlabuh pada 16 November 2023 dengan membawa 247 pengungsi.

"Kami mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk segera dan tanpa syarat menyelamatkan mereka, mengizinkan mereka turun dan selamat, menyediakan bantuan kemanusiaan, keselamatan dan tempat berlindung. Mereka adalah saudara kita sesama manusia," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Jokowi Bertemu Sekjen OKI, Bahas Persoalan Afghanistan dan Rohingnya

Usman mengkritik beberapa kalangan yang meminta para pengungsi tersebut kembali ke negara asal.

Menurut dia, tindakan tersebut tidak bertanggungj awab dan tidak menunjukkan kemurahan hati dan rasa kemanusiaan kepada para pengungsi.

"Mereka mencari keselamatan hidup setelah berlayar penuh dengan perahu seadanya di laut yang berbahaya," ucap dia.

"Banyaknya keluarga, termasuk bayi dan anak-anak kecil, yang berusaha mencari keselamatan dan perlindungan sungguh memilukan," ucap Usman.

Ia menyebut, para pengungsi berada dalam bahaya ekstrem di laut dan saat ini membutuhkan penyelamatan segera.

"Indonesia wajib untuk menolong mereka. Kebijakan pengembalian mereka ke negara asal jelas melanggar non-refoulement principle, sendi dasar kehidupan bangsa-bangsa beradab," ucap dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah mengatakan, pihaknya tidak berwenang terhadap persoalan ini dan menyerahkan hal ini kepada Badan PBB untuk urusan Pengungsi, UNHCR.

“Sesuai dengan Perpres 125 terkait PPLN Dinsos Provinsi tidak memiliki kewenangan dan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) terkait hal tersebut,” kata Devi melalui pesan tertulis.

Baca juga: Pemda Bireuen Minta 36 Rohingnya Segera Dipindahkan dari Gedung SKB

Saat ditanya mengenai alternatif lokasi penampungan karena adanya penolakan warga, dan potensi konflik, Devi menjawab “Sampai saat ini belum ada arahan dari pimpinan terkait hal tersebut”.

Plt Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenkopolhkam Benny M Saragih juga menjawab singkat persoalan ini.

“Saya masih mengumpulkan informasi dan data,” katanya melalui pesan tertulis.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kejadian semacam ini akan terus berulang selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu masalah Rohingya di Myanmar.

Baca juga: Warga Demo UNHCR, Minta Pengungsi Rohingnya Dipindah dari Lhokseumawe

Ia mengatakan, terkait arus arus pengungsi yang saat ini terjadi lagi, Pemerintah Indonesia meminta negara-negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 untuk menunjukkan tanggung jawab lebih.

“Indonesia sendiri bukan negara pihak pada konvensi sehingga tidak ada kewajiban untuk menampung,” kata Iqbal melalui keterangan kepada BBC News Indonesia.

“Namun demikian selama ini kita selalu memberikan penampungan, semata-mata karena alasan kemanusiaan. Penampungan yang kami berikan bersifat jangka pendek dan bukan sebagai solusi permanen," ucap dia.