Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Prabowo Gagalkan Dugaan Korupsi Rp 51 T di Kemenhan, Hashim: Kalau Jahat, Minta 5 Persen Saja Sudah Rp 2,5 T

Kompas.com - 16/11/2023, 05:21 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik dari Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengklaim bahwa sang kakak pernah mengagalkan upaya dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang nilai kontraknya mencapai Rp 51 triliun.

Hashim mengatakan, Prabowo tidak merestui korupsi sehingga kontrak yang terindikasi di-mark up itu dibatalkan.

Menurut Hashim, kontrak yang dimaksud berkaitan dengan pembelian senjata.

Harga satu senjata sebenarnya hanya 800 dollar. Tetapi, ketika sampai di meja Prabowo, harganya diduga berubah menjadi 10.800 dollar.

Baca juga: Adik Prabowo Bongkar Korupsi di Kemenhan Sangat Gila: 1 Senjata 800 Dolar Jadi 10.800 Dolar

"Pak Prabowo lihat kontrak-kontrak di sini itu hampir semua ada korupsi. Dia tidak ada waktu untuk tender ulang. Apa yang terjadi? Dia batalkan semua kontrak. Dia batalkan kontrak-kontrak senilai Rp 51 triliun. Daripada dia merestui korupsi karena dia sudah tahu ini korupsi," ujar Hashim di acara Guyub Nasional, di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hashim lantas mengatakan, jika Prabowo jahat, bisa saja meminta jatah satu persen atau lima persen dari kontrak tersebut.

Menurutnya, jika mendapat jatah satu persen saja, maka Prabowo bisa mengantongi Rp 510 miliar. Kalau meminta lima persen, maka bisa mendapat Rp 2,5 triliun.

"Maaf, kalau dia jahat, kalau Prabowo jahat, dia minta saja satu persen dari rekanan. Satu persen dari Rp 51 triliun berapa? Rp 510 miliar, bisa paham kan? Kalau dia minta lima persen saja, Rp 2,5 triliun, bukan? Enggak usah gila-gila lah, enggak usah 50 persen, 100 persen, lima persen saja," katanya.

Baca juga: Cerita Hashim soal Kagetnya Jokowi Saat Prabowo Laporkan Kasus Korupsi di Kemenhan

Hashim kemudian menegaskan bahwa Prabowo menolak godaan-godaan tersebut.

Ia bahkan berani bersaksi bahwa Prabowo telah menyelamatkan uang rakyat.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan, ya Rp 15-20 trilun dari tangan-tangan koruptor," ujar Hashim.

"Kerakusan di Indonesia ini sudah melampaui batas. Batas yang gila, lebih gila lagi. Ini adalah uang kalian, uang yang mau dirampok adalah is your money," katanya lagi.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Bilang Lebih Baik Pilih Bocil yang Bersih daripada Orang Tua Koruptor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com