Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jokowi Percepat Masa Pensiun Panglima Yudo, Moeldoko: Memang Sudah Masanya

Kompas.com - 09/11/2023, 16:56 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah Presiden Joko Widodo berupaya mempercepat masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada November 2023.

Moeldoko menyampaikan, Yudo Margono memang sudah masanya pensiun dari jabatan panglima.

Yudo Margono diketahui bakal pensiun pada 26 November 2023 dan diusulkan bakal digantikan oleh KSAD Jenderal Agus Subiyanto.

"Ada kesan seolah presiden mempercepat pergantian Panglima TNI. Teman-teman, sebenarnya Pak Yudo pada November ini berakhir masa tugasnya. Apakah ada intensi atau kepentingan politik? Enggak ada, murni. Saya pastikan murni itu memang masanya, sudah pas seperti itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Komisi I DPR Wanti-wanti KSAD Agus agar Netral dan Tak Berpolitik Setelah Jadi Panglima TNI

Panglima TNI periode 2013-2015 ini lalu menjelaskan tentang tradisi pensiun pada tanggal lahir di TNI.

Moeldoko mengatakan, tradisi ini membuat prajurit TNI yang akan pensiun, bakal diberhentikan dari dinas keprajuritan sesuai dengan tanggal lahirnya.

Menurut Moeldoko, tradisi itu sempat dialaminya ketika masih menjadi bagian matra TNI. Ia diganti dari jabatannya pada tanggal 8 Juli beberapa tahun lalu karena lahir pada 8 Juli 1957.

Namun secara resmi, ia mengakhiri tugas pada 1 Agustus 2023. Dengan kata lain, pergantian panglima disebut bisa kapan saja sesuai kebutuhan.

"Untuk penggantian panglimanya bisa saja, kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan Pak Yudo seandainya ada pergantian pada bulan November itu tidak ada masalah. Tidak ada percepatan, tidak ada upaya tetek bengek, memang sudah waktunya," ujar Moeldoko.

Baca juga: Anggota Komisi I: Materi “Fit and Proper Test” Calon Panglima TNI Agus Fokusnya pada Pemilu

Oleh karena itu, Moeldoko meminta masyarakat tidak berimajinasi berlebihan terkait masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

"Bisa saja Pak Yudo diganti sebelum tanggal lahir atau sebelum tanggal lahirnya. Masyarakat Indonesia jangan berimajinasi yang berlebihan, karena itu hal yang secara tradisi di TNI berjalan baik," katanya.

Sebagai informasi, Yudo Margono akan pensiun pada 26 November 2023. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto pun sudah diusulkan Presiden ke DPR sebagai penggantinya.

Agus Subiyanto akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengirim surat presiden (surpres) ke DPR pekan lalu.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KSAD Agus Akan Tindak Tegas Prajurit TNI AD yang Berpolitik

Keputusan Presiden Joko Widodo atas pencalonan Agus dinilai sejumlah pihak beraroma nepotisme. Sebab, keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat.

Tepatnya ketika Agus menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011. Pada periode tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Selain sarat nepotisme, pencalonan Agus pun dianggap kental akan dimensi politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, Agus Subiyanto belum sepekan mengemban jabatan KSAD saat Surpres pergantian Panglima TNI dikirimkan ke DPR pada 31 Oktober 2023.

Agus Subiyanto dilantik Jokowi menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman pada 25 Oktober 2023.

Baca juga: Dicalonkan Jadi Panglima TNI, Agus Sebut berkat Doa Orangtua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com