Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Wanti-wanti KSAD Agus agar Netral dan Tak Berpolitik Setelah Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 07/11/2023, 23:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin meminta calon Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto tetap netral dan tidak ikut politik praktis ketika resmi menjabat sebagai Panglima TNI.

Pesan itu disampaikan TB Hasanuddin secara langsung kepada Agus yang mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi I DPR yang membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis," kata TB Hasanuddin dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

"Dua kalimat ini, saya kira kita sepakati bersama dan kalau Bapak tetap mengikuti aturan, Insya Allah Bapak akan jadi panglima idaman kita semua," ujarnya lagi.

Baca juga: Jenderal Dudung Siap Beri Masukan Nama Calon KSAD jika Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

TB Hasanuddin menegaskan bahwa apa yang disampaikannya mewakili suara semua masyarakat yang mengharapkan TNI tetap netral dalam Pemilu 2024.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal banyaknya pertanyaan kepada Agus Subiyanto yang baru beberapa hari ditunjuk dan dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Jokowi lantas ditunjuk menjadi calon Panglima TNI.

"Bagi saya pribadi tidak ada masalah, karena klausal dalam Undang-Undang TNI dikatakan hanya seperti ini," ujar politikus PDI-P ini.

"Calon Panglima TNI itu adalah perwira aktif, kemudian mantan atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan, kepala staf angkatan itu darat, laut, udara. Tidak ada di situ polisi. Dan di situ tidak ada klausul harus satu jam, dua jam, tiga jam, satu tahun, dan dua tahun, tidak ada," katanya lagi.

Baca juga: Nurul Arifin Pertanyakan Netralitas TNI, Singgung Banyak Purnawirawan Jenderal Gabung Timses Capres

Oleh sebab itu, TB Hasanuddin yang juga Mayjen TNI (Purn) ini menilai tak ada yang salah terhadap penunjukan Agus Subiyanto sebagai KSAD hingga sebagai calon Panglima TNI.

Terakhir, ia mengucapkan selamat jika Agus Subiyanto kelak terpilih menggantikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Sebagaimana diketahui, sebelum resmi menjadi Panglima TNI, Agus Subiyanto harus melalui serangkaian proses, salah satunya uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Sebelumnya, Agus Subiyanto adalah calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat surat presiden (Surpres) kepada DPR RI.

“Pimpinan DPR sudah menerima surpres dari Presiden terkait dengan usulan pengganti calon panglima TNI yang diusulkan oleh presiden yang mana Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada 31 Oktober 2023.

Baca juga: Aroma Nepotisme di Balik Pencalonan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com