Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sindir Ada Partai Tua Siapkan Kader Maju Pilpres, tetapi Menyerah dan Usung Gibran

Kompas.com - 09/11/2023, 10:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyinggung ada partai besar dan tua yang sudah menyiapkan kadernya untuk maju dalam Pilpres 2024, tetapi akhirnya mengusung kader partai lain.

Komarudin menyampaikan itu dalam tayangan Gaspol! Kompas.com. Dia ditanya tentang pernyataan Sekjen PDI-P Hasto bahwa ada kartu truf ketua umum (Ketum) partai politik yang dipegang.

Dalam dunia politik, kartu truf merupakan kiasan yang dimaksud untuk mengunci pihak lain.

Baca juga: Petinggi PDI-P: Saya Tak Habis Pikir Jokowi Tidak Dukung Ganjar

"Ini partai sudah tua-tua, banyak di dalam, di sebelah sana itu yang punya kader siapkan bertahun-tahun untuk calon, tapi injury time kok semua menyerah? Ini ada apa? Itu maksud Hasto itu," kata Komarudin, dikutip dari YouTube, Kamis (9/11/2023).

Komarudin mengaku heran mengapa partai politik tersebut akhirnya mengusung Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI-P.

Bahkan, partai itu disebutkan membawa serta narasi generasi muda dalam keputusan mengusung Gibran.

Baca juga: Bobby Nasution Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Sekjen PDI-P: Etikanya Bertanggung Jawab untuk Mundur

Padahal menurutnya, narasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kepentingan di balik layar.

"Itu yang harus ditanya di belakang layar itu ada apa bos? Itu dari sisi kepentingan. Apalagi copot Gibran yang dari kader PDI Perjuangan. Itu dari sisi etika, moral semua sudah rusak itu," beber Komarudin.

Oleh karena itu, dalam konteks insan politik, Komarudin berpandangan apa yang diucapkan Hasto masuk akal dengan menduga ada kartu truf Ketum parpol yang dipegang untuk bisa memuluskan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

 

Namun, Komarudin enggan bicara jika dirinya dimintai komentar sebagai orang hukum.

"Kan saya ini background orang hukum, jadi kalau ngomong harus ada fakta, tidak bisa lalu bersepakat dan beropini, enggak boleh," ujarnya.

"Tapi kalau pertanyaan dalam konteks politik ya itu masuk akal," sambung dia.

Baca juga: PDI-P: Gibran Bilang Tegak Lurus pada Megawati, Tiba-tiba Jadi Cawapres Prabowo

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menilai, pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) terjadi lantaran adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Padahal, berdasarkan aturan yang ada, syarat usia bakal capres-cawapres minimal adalah 40 tahun. Namun, Gibran lolos setelah adanya putusan MK yang mengubah syarat tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com