Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Rakernas BKM, Jokowi Minta Masjid Dijauhkan dari Politisasi

Kompas.com - 08/11/2023, 15:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta pengurus BKM mencegah masjid dari ancaman politisasi yang memecah belah bangsa.

"Saya juga berharap pengurus BKM baik yang di pusat maupun yang di daerah ini dapat aktif bersinergi, aktif berkolaborasi untuk menjaga masjid dari ancaman intoleransi dan ekstrimisme serta dari politisasi yang memecah belah," ujar Jokowi.

"Yang tidak mempersatukan kita, tidak menjadikan kita rukun. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus dijaga," tuturnya.

Baca juga: Anies Bakal Teruskan Program Jokowi yang Dianggap Baik, Termasuk Kartu Prakerja

Kepala Negara juga mengapresiasi Menteri Agama (Menag) yang mengaktifkan kembali BKM.

Jokowi menjelaskan, sebetulnya BKM sudah didirikan sejak 1964.

"Dua minggu yang lalu Pak Menteri bisik-bisik ke saya. Pak ini ada BKM. Harus kita aktifkan kembali seperti yang lalu tahun-tahun 60-an. Saya sampaikan 'Siap Pak Menteri'," tutur Presiden.

"Maksudnya siap itu kalau ada regulasi yang diperlukan kami siapkan. Entah itu perpres, entah itu keppres nanti kita siapkan. Yang lainnya urusannya Pak Menteri," lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut saat ini ada lebih dari 17.600 masjid di seluruh Indonesia.

Baca juga: Menantu Jokowi, Bobby Nasution, Resmi Deklarasikan Dukungan ke Prabowo-Gibran

Sehingga menurutnya manfaat organisasi BKM sangat besar.

Presiden berharap, melalui peran BKM nantinya masjid bisa dikelola secara profesional, moderat dan berdaya serta menjadi maslahat bagi umat.

"Sehingga masjid dapat menjadi pusat pembinaan umat, menjadi pusat kemajuan bangsa dan masjid yang ramah bagi semuanya," kata Jokowi.

"Kita ingin rumah-rumah ibadah dapat menjadi tempat yang khidmat untuk beribadah, tempat yang mempersatukan keberagaman kita, tempat yang edukatif, yang mendidik untuk pembelajaran karakter juga," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com