Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta MUI Bersikap Netral, Dinginkan Suasana Politik Jelang Pemilu

Kompas.com - 03/11/2023, 20:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tetap mengambil sikap netral menjelang Pemilihan Unum (Pemilu) 2024, meski pimpinan MUI berhak punya pilihan politik masing-masing.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi pimpinan MUI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Wapres berharap para pimpinan MUI sebagai institusi supaya bersikap netral. Kalau ada yang berhubungan terkait dengan hak politiknya silahkan sebagai individu, monggo untuk bersikap politik," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Jumat, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Terima Menteri Keamanan Publik China, Bahas Kerja Sama Sektor Hukum dan Keamanan

Menurut Masduki, Ma'ruf menaruh perhatian pada potensi terjadinya perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik menjelang Pemilu 2024.


Misalnya, perdebatan di media sosial yang kerap kali muncul dan seolah-olah menjadikan silaturahmi tidak lebih penting daripada persoalan politik praktis.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta agar MUI beserta para ulama mengambil peran dalam menyejukkan situasi politik yang kian menghangat saat ini.

"Wapres berharap bagaimana para tokoh ulama dan semua berperan aktif untuk mendinginkan suasana politik di bawah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Masduki.

Baca juga: Wapres Minta Kapolri Antisipasi Kelompok Teroris yang Bisa Ganggu Pemilu 2024

Pertemuan antara Ma'ruf dan pimpinan MUI juga membahas rencana Rapat Paripurna MUI yang agendanya adalah mengesahkan Anwar Iskandar untuk menjadi Ketua Umum MUI.

"Kiai Anwar Iskandar yang sudah diputuskan sebagai Ketua Umum pengganti K.H. Miftachul Akhyar dalam rapat pleno, tinggal disahkan dalam rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan yang sekaligus adalah Wapres K.H. Ma'ruf Amin," kata Masduki.

Adapun pimpinan MUI yang diterima Ma'ruf Wakil Ketua Umum Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Basri Bermanda, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama Abdulah Jaidi, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com