Nusron Wahid: Kalau PDI-P Mau Pecat Gibran Ya Monggo, Tak Usah Melankolis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid meminta PDI-P tak mendramatisasi persoalan terkait status Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader mereka.

Saat ini, Gibran telah mengambil posisi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Soal narasi ‘Saya dizalimi’ ini fakta bukan ‘drakor politik,’ sehingga tidak pakai narasi dan skrip drama. Semua jalan atas dasar fakta saja,” ucap Nusron dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Jokowi Dinilai Sulit Bersikap Netral, Bakal Jadi Bulan-bulanan kalau Prabowo-Gibran Kalah

Oleh karena itu, ia mendorong PDI-P mengambil sikap tegas dan tak memperpanjang persoalan jika Gibran dianggap telah mengambil langkah politik yang berseberangan.

“Kalau mau dipecat ya monggo. Itu hak dan urusan internal PDI-P. Tidak usah dibuat melankolis,” kata dia.

Terakhir, ia menyatakan bahwa Gibran sudah menjalankan etika politik dengan mendatangi Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sebelum dideklarasikan sebagai pendamping Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Mas Gibran politisi gentleman dengan segala keputusan. Mas Gibran mendatangi Mbak Puan dan pamit baik-baik karena ada panggilan dari rakyat untuk menjawab kebutuhan kepemimpinan Indonesia,” ucap dia.

Sejumlah elite PDI-P terus melontarkan kritik pada pencalonan Gibran sebagai bacawapres.

Baca juga: Dukung Gibran, Ketua Umum Parpol Dalam Tekanan?

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat misalnya, menyatakan bahwa Gibran terburu-buru mengambil langkah politik dan harus menabrak konstitusi.

Pernyataan itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun asalkan tengah atau pernah menduduki jabatan publik melalui pemilihan umum (pemilu).

Kemudian, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun meminta Gibran mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P tanpa perlu banyak mendramatisasi keadaan.

Alasannya, Gibran sudah berani mengambil langkah politik yang berseberangan dengan partai banteng.

"Kalau sudah berani pindah ke sana (kubu Prabowo), kembalikan KTA, kok repot saja urusan begitu," kata dia.