Jokowi Diharap Nonaktifkan Menteri Ikut Pilpres Buat Buktikan Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan berani menonaktifkan sejumlah menteri yang menjadi peserta ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sebagai wujud komitmen netralitas menjelang pergantian kepemimpinan.

"Pertama, Jokowi harus membuktikan netralitasnya dengan menonaktifkan sementara menteri-menterinya yang ikut berkompetisi di dalam pilpres nanti," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi pada Selasa (31/10/2023).

Saat ini terdapat 2 menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjadi calon peserta Pilpres 2024.

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia didaftarkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) beserta mitra koalisinya, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Istana Jelaskan Alasan Jokowi Usulkan Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

Kedua adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diusung sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo berpasangan dengan bakal cawapres yang merupakan Wali Kota Solo sekaligus anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jannus, para menteri atau kepala daerah yang menjadi bakal peserta pilpres sebaiknya untuk sementara tidak mengurus tugas sebagai pejabat supaya bisa fokus berkontestasi.

Alasan kedua, kata Jannus, agar para menteri dan kepala daerah yang akan bersaing tidak menggunakan birokrasi di bawahnya dan anggaran negara dalam melalukan kegiatan politik yang terkait dengan Pilpres.

Baca juga: Sama-sama Angkat Isu Nepotisme, Anies dan Ganjar Dinilai Kompak Serang Jokowi

"Termasuk Gibran Rakabuming Raka, yang sebaiknya segera cuti sementara waktu dari jabatan sebagai Wali Kota Solo," ujar Jannus.

Jannus juga berharap Presiden Jokowi memastikan para aparatur sipil negara (ASN) dan seluruh jajaran pemerintah, termasuk TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap netral.

"Jika kedapatan berpolitik praktis, sanksinya harus jelas dan tegas," ucap Jannus.

Komitmen Presiden Jokowi yang akan bersikap netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024 sempat disinggung usai jamuan makan siang dengan 3 bakal capres di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/10/2023) kemarin.

Baca juga: PDI-P Minta Jokowi Benar-benar Netral pada Pilpres 2024

Jamuan makan siang itu dihadiri oleh Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan.

Usai jamuan, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas undangan menghadiri kegiatan itu.

"Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya," ujar Prabowo di hadapan awak media.