Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Suplai Beras Diperbanyak supaya Harga Tidak Naik

Kompas.com - 31/10/2023, 14:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar suplai beras terus diperbanyak untuk mengendalikan harga.

Hal tersebut disampaikan saat Presiden meninjau Pasar Bulan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

"Yang paling penting, yang pertama, suplainya didorong terus agar naik sehingga kalau suplainya banyak harga juga akan tidak ikut naik," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Mentan Minta Seluruh Kepala Dinas Pertanian di Indonesia Kawal Produksi Beras

Kepala Negara pun memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk fokus pada urusan produksi beras.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meminta para kepala daerah untuk melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga komoditas apa pun dengan menggunakan anggaran tidak terduga.

Presiden mengatakan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk biaya transportasi, distribusi, hingga mencari pasokan dari tempat produksi.

"Saya kira kalau itu dilakukan saya yakin, tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Masih baik," ucapnya.

Baca juga: Genjot Produksi Beras, Mentan Mau Manfaatkan Lahan Rawa Jadi Sawah

Selain meninjau harga-harga kebutuhan pokok, di Pasar Bulan Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk para pedagang.

Menurut Presiden, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha para pedagang.

"Ya biar memiliki modal kerja yang lebih banyak sehingga bisa menambah kapasitas usahanya," ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ke Pasar Bulan yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com