Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Bantah Hubungan Jokowi-Megawati Retak karena Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 25/10/2023, 10:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah rumor yang menyebut hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri retak akibat pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden.

"Ah hubungan baik-baik saja, saya saja cerah ceria," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Fahmi Hamzah: Bersatunya Jokowi-Prabowo Selamatkan Bangsa Indonesia

Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P itu tidak memberi jawaban lugas ketika ditanya soal komunikasi antara Jokowi dan Megawati seusai Gibran jadi cawapres pendamping Prabowo.

Pramono hanya mengatakan bahwa kabar keretakan Jokowi dan Megawati tidak benar.

"Pokoknya hubungannya baik-baik saja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu sudah enggak benar lah," kata dia.

Pramono juga tidak menjawab ketika ditanya apakah Jokowi dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat.

"Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa," ujar Pramono.

Seperti diketahui, Gibran yang merupakan kader PDI-P telah dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju.

Padahal, PDI-P sudah memiliki calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca juga: Megawati Bisa Anggap Jokowi Berkhianat karena Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Diketahui, Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima dan PSI.

Sementara itu, sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Ganjar-Mahfud didukung oleh PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sedangkan Anies-Cak Imin diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com