Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BKKBN Sebut Indonesia Emas 2045 Bisa Terwujud jika Penanganan Stunting Berhasil Dilakukan

Kompas.com - 24/10/2023, 15:49 WIB
Bagus Puji Panuntun,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Indonesia Emas yang diimpikan pada 2045 dapat terwujud, jika penanganan stunting yang dilakukan saat ini bisa berhasil.

Hal tersebut dikatakan Hasto saat mengunjungi posyandu di bawah binaan Persatuan Isteri Tentara (Persit) Kartika Chandra di Kota Cimahi, Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (23/10/2023).

Untuk itu, kata Hasto, BKKBN menggandeng unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) agar ikut andil dalam menuntaskan persoalan stunting pada 2023.

"Upaya kita bersama dalam penurunan stunting ini adalah langkah penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Mari kita terus bekerja sama dengan tekun, berkomitmen, dan bersemangat untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045,” paparnya

Hasto berharap, dengan program kolaborasi BKKBN dengan TNI AD, para kader dan masyarakat secara luas bisa menajamkan edukasi mengenai pentingnya menjaga gizi dan meningkatkan kesadaran individu khususnya kepada ibu hamil.

Baca juga: Ada 4,8 Juta Ibu Hamil Per Tahun, Kepala BKKBN: Kalau Dibiarkan Ada 20 Persen yang Melahirkan Anak Stunting

"Melalui program (kolaborasi BKKBN dengan TNI AD) ini, kita dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga melalui penjarangan atau pembatasan kelahiran melalui kontrasepsi. Dengan begitu, kita dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebelum mengunjungi posyandu di Cimahi, Hasto juga hadir di Pekan Pelayanan KB Serentak yang digelar BKKBN di Kota Cimahi.

Gelaran yang berlangsung dari tanggal 26 September sampai 9 Oktober 2023 merupakan bagian dari rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) yang diperingati setiap tanggal 26 September.

Selama Pekan Pelayanan KB Serentak itu, BKKBN berhasil melayani jumlah sasaran KB sebesar hampir 1.693.520 akseptor, dengan target 1.484.747 akseptor atau dengan capaian sebesar 114,06 persen.

Gerakan ASI Eksklusif untuk bayi sehat

Pada rangkaian acara yang sama, Ketua Umum Persatuan Isteri Tentara (Persit Kartika Chandra Kirana, Ny. Rachma Setyaningsih Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke Posyandu BKB Mawar 1 Yon Armed 4/Parahyangan.

Selain meninjau kegiatan di Posyandu, dirinya juga memberikan pembinaan bagi para kader serta peserta ibu-anak yang hadir.

Guna menyokong suksesnya perencanaan keluarga, Ny. Rachma secara serentak mendeklarasikan Gerakan ASI Eksklusif di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), aparatur sipil negara (ASN), dan keluarganya,

"Saya mengimbau kepada seluruh TNI AD bersama-sama mendukung dan menjadi role model dalam gerakan ASI eksklusif agar menyebar dan menyeluruh dalam lapisan masyarakat, memberikan daya ungkit yang besar dalam mencapai target 14 persen angka stunting yang tinggal beberapa bulan lagi," kata Ny. Rachma.

Baca juga: Kepala BKKBN: Kalau Hamil Jangan Main-main, Kalau Main-main Jangan Hamil

Menurut Ny. Rachma, dengan adanya edukasi dan konseling menyusui untuk ibu hamil, memungkinkan mereka untuk lebih siap menyusui sesegera mungkin setelah lahir.

"Kita menyadari bahwa setiap ibu memerlukan lingkungan yang positif, agar mampu memberikan inisiasi menyusui dini, menyusui eksklusif, dan melanjutkan menyusui hingga 2 tahun," ucapnya.

Para Kader ASI Eksklusif yang berdialog secara daring memandang gerakan ini sebagai tonggak dari perwujudan semangat keluarga TNI untuk menghasilkan SDM yang sehat dan berkualitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com