Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf Milik NU dan Muhammadiyah di Pekalongan

PEKALONGAN, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan 16 sertifikat wakaf peruntukan masjid, mushola, sarana pendidikan, dan fasilitas umum lainnya di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (22/10/2023).

Adapun tujuh sertifikat tanah wakaf milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) dan satu sertifikat milik persyarikatan Muhammadiyah yang diserahkan.

Dia juga meminta supaya masyarakat terus semangat berpartisipasi dengan mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Pertanahan setempat.

Baca juga: Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Pesantren Al Munah NU di Cirebon, Awalnya Bangunan Gubug

“Dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak kepada Bapak/Ibu semua apabila terdapat tanah wakaf yang belum bersertipikat, mari dibawa ke Kantor Pertanahan. Insya Allah kami akan melayani dengan sebaik-baiknya,” kata Raja Juli di Masjid Nur Rahman, Warulor, Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (22/10/2023).

Raja Antoni menyebutkan keberhasilan sertifikasi merupakan kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan masyarakat.

Menurut dia, pihaknya telah berhasil mensertifikasi sebanyak 135.012 bidang tanah wakaf sejak tahun 2017 ketika dimulainya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Wamen ATR Serahkan 9 Sertifikat Wakaf Masjid, Mushala, dan Yayasan Pendidikan di Indramayu

Menurut Raja Juli, jumlah rata-rata sertifikasi tahunan kini meningkat dari 2.497 menjadi 19.287 per tahunnya.

“Berkat Program PTSL Pak Jokowi, sertifikasi tanah wakaf meningkat 772 persen,” jelas politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Lebih lanjut, Raja Juli menerangkan pentingnya melakukan sertifikasi tanah wakaf. Sebab, sering terjadi masalah setelah generasi yang mewakafkan tanahnya sudah tiada.

Baca juga: Percepat Sertifikasi Tanah BUMN, Kementerian ATR/BPN Gandeng Pelindo

Dia menyampaikan, sertifikasi tanah bukan tentang sombong atau riya, tetapi demi kemaslahatan tanah wakaf itu sendiri.

“Sering kita dengar di generasi pertama tidak ada masalah, generasi kedua masih aman, tapi saat ketiga, keempat, mulai ada sengketa. Jadi itulah pentingnya melakukan sertifikasi supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari,” imbuhnya.