Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Sebagian Orang yang Tahu Gibran Keponakan Ketua MK Akan Evaluasi Dukungan untuk Prabowo

Kompas.com - 22/10/2023, 16:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan fakta bahwa sebagian orang yang tahu bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan Ketua MK Anwar Usman berpotensi mengevaluasi dukungannya untuk Prabowo Subianto.

"Kalau kita lihat di sini, makin banyak orang yang tahu Pak Anwar Usman adik ipar Presiden, potensi menurunkan suara Prabowo semakin besar. Potensi ya, seberapa besar kita belum tahu," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam rilis hasil survei teranyar lembaganya, Minggu (22/10/2023).

Dalam hasil survei itu, LSI memotret bagaimana pengaruh faktor dukungan Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto, seandainya Menteri Pertahanan itu berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

Baca juga: Di Depan Prabowo, Jokowi Restui Gibran Jadi Cawapres

"Di antara masyarakat yang tahu atau pernah dengar bahwa Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo, maka dukungan kepada Prabowo sedikit, 31,6 persen," kata dia.

"Dukungan kepada Prabowo lebih tinggi di kalangan yang tidak tahu bahwa Pak Anwar Usman adalah adik (ipar) Presiden Joko Widodo," ungkap Djayadi.

Situasi ini tidak terlepas dari fakta lain yang ditemukan LSI, yakni orang-orang yang tahu soal hubungan kekerabatan Gibran-Jokowi-Anwar cenderung menolak putusan MK yang membukakan pintu untuk Gibran melaju pada Pilpres 2024.

Misalnya, ada 40,1 persen responden yang menganggap putusan itu tidak adil. Namun, pada responden yang tahu hubungan kekerabatan ketiganya, anggapan bahwa putusan itu tidak adil melonjak hingga 57,6 persen.

"Secara umum, warga yang setuju dan tidak setuju terhadap pendapat 'keputusan MK tersebut sangat tidak adil karena sangat menguntungkan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo' sama banyak, namun di kelompok yang tahu bahwa Ketua MK adalah adik ipar Jokowi, mayoritas setuju bahwa keputusan MK sangat tidak adil," jelas Djayadi.

LSI menyampaikan, survei ini dilakukan pada 16-18 Oktober 2023 dengan target WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Baca juga: Survei LSI: Faktor Jokowi-Gibran Bisa Alihkan Suara Ganjar ke Prabowo, tapi...

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Sebelumnya, kartu politik Gibran pada Pilpres 2024 menjadi hidup setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai ipar Jokowi, Anwar Usman, mengabulkan gugatan agar pengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi syarat maju pilpres kendati yang bersangkutan belum berumur 40 tahun.

Baca juga: Meski Cawapres Belum Diumumkan, Relawan di Bekasi Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024

Sejak putusan MK pada Senin (16/10/2023) itu, nama Wali Kota Solo tersebut kian santer dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com