Hoaks dan Disinformasi Muncul Jelang Pemilu 2024, Wamenkominfo Ajak Gunakan Internet Sehat

KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengajak santri menggunakan internet sehat dengan menyaring informasi secara benar.

Dia mengatakan itu seiring merebaknya berbagai informasi yang dapat memecah belah anak bangsa di ruang internet menjelang Pemilihan Umum Serentak (Pemilu) 2024.

Nezar menilai, santri merupakan pengguna internet yang sangat aktif. Menurutnya, aktivitas dan interaksi di internet perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menyaring kebenaran informasi yang beredar di internet.

"Paling penting bagaimana menggunakan internet itu secara sehat. Karena kita tahu beberapa kali momen Pemilu 2014 dan 2019 jagad digital kita penuh dengan ujaran kebencian," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam Parade Budaya dan Festival Santri 2023 di Pondok Pesantren Cadangpinggan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023).

Baca juga: Akses ke Pemeriksa Fakta Rendah, Publik Rentan Terpapar Hoaks Pemilu

"Karena terjadi kekacauan informasi selama ini akibat menyebarnya hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Fitnah, ujaran kebencian begitu hebatnya," ungkapnya dalam siaran pers.

Nezat mengaku tidak ingin masyarakat terbelah, bahkan hingga pemilu usai. 

Menurutnya, pemilu sebagai pesta demokrasi perlu disambut dengan gembira, bukan kebencian. 

“Ini adalah generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia. Apalagi kita akan menuju Indonesia Emas di 2045. Tidak lama lagi," ungkapnya. 

Nezar juga mencermati usia santri yang kebanyakan menjadi pemilih pertama dalam Pemilu 2024. Tercatat, proporsi pemilih pemula mencapai 30 persen dari seluruh pemilih.

Baca juga: Maruf Amin Ibaratkan Hoaks Seperti Kentut Setan

"Pemilu 2014 dan Pemilu 2019  saya kira cukup jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih arif dalam menggunakan internet," tandasnya.

Acara itu turut dihadiri pendiri Pondok Pesantren Cadangpinggan Abdul Syakur Yasin, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, dan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Akhmad Nurwakhid.