Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditunggu Ratusan Simpatisan, Anies-Muhaimin Kesulitan Memasuki KPU

Kompas.com - 19/10/2023, 10:06 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nampak kesulitan memasuki halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disebabkan begitu banyaknya kader dan simpatisan yang berkerumun untuk mengantarkan keduanya mendaftar sebagai peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023.

Dalam pantauan Kompas.com pukul 09.30 WIB, Anies dan Muhaimin nampak berdiskusi dengan Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni di atas mobil Land Rover yang ditumpanginya.

Baca juga: Anies-Cak Imin Tiba di KPU RI, Lagu Maju Tak Gentar dan Shalawat Mengalun

Keduanya nampak kebingungan mencari jalan masuk ke KPU karena ruang begitu sempit oleh lautan manusia.

Bahkan nampak kader Nasdem, Dedy Ramanta menggunakan pengeras suara petugas keamanan KPU untuk meminta simpatisan dan kader memberikan ruang bagi Anies dan Muhaimin untuk masuk ke halaman KPU.

“Mohon pengertiannya, berikan ruang bagi capres-cawapres untuk masuk ke dalam,” ucapnya.

Namun lautan manusia tak kunjung terurai. Baru 20 menit kemudian sekitar pukul 09.50 WIB, Anies-Muhaimin berhasil memasuki halaman KPU. Itu pun setelah keduanya berdesak-desakkan dengan para simpatisannya yang berdiri di depan pintu gerbang KPU.

Diketahui ribuan pendukung Anies-Muhaimin telah memadati jalanan di depan kantor KPU.

Keduanya merupakan bacapres-bacawapres KPP yang berisi tiga partai politik (parpol) yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com