Gubernur Jatim Raih Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dari FEB Unair

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat anugerah gelar kehormatan doktor honoris causa Bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair). Acara digelar di Airlangga Convention Center, Kampus C Unair Surabaya, Minggu (15/10/2023).

Prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa ditandai dengan penyampaian orasi ilmiah, pemahatan danda emas oleh Gubernur Khofifah.

Lalu, acara dilanjutkan dengan penyerahan ijazah doktor honoris causa oleh Rektor Unair Prof. Dr Mohammad Nasih, SE, MT, Ak, CA kepada Gubernur Khofifah didampingi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Prof Dr Dian Agustia, SE, M.Si, Ak, CMA, CA dan Ketua Senat Akademik Prof Djoko Santoso, dr, PhD, SpPD, K-GH, FINASIM.

Di hadapan Rektor, jajaran pimpinan Unair, dan ribuan wisudawan program sarjana Unair, Gubernur Khofifah menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul “Reformasi Sistem Perlindungan Sosial untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan”.

Baca juga: HUT Ke-78 Jatim, Khofifah Ajak Masyarakat Terapkan Moto Je Basuki Mawa Beya

Dalam orasi ilmiahnya, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas program perlindungan sosial serta menjawab tantangan yang ada, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi sistem perlindungan sosial melalui perbaikan dan pengintegrasian data masyarakat miskin dan rentan, komplementaritas intervensi, serta digitalisasi.

"Kemudian melalui sinergi dan integrasi program perlindungan sosial, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif," ujarnya dlam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (15/10/2023).

Khofifah melanjutkan, reformasi perlindungan sosial tersebut dilakukan melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, lewat transformasi Basis Data Terpadu (BDT) menuju sistem pendataan terintegrasi, Satu Data. Kebijakan BDT ini mencakup strategi perluasan cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari sebelumnya 40 persen penduduk Indonesia dengan penghasilan terendah.

"Dengan perluasan basis data ini diharapkan pelaksanaan program bansos dan subsidi dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan miskin," katanya.

Baca juga: Minta Kepala Daerah Petakan Status Bencana, Khofifah: CBP Bisa Disalurkan kalau Ada Status Tanggap Darurat

Kedua, sambung Khofifah, melalui penyempurnaan mekanisme penyaluran berbasis nontunai. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif berdasarkan prinsip 5T, yakni Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi.

Mekanisme penyaluran nontunai yang saat ini berbasis kartu, lanjutnya, ke depan, perlu dikembangkan untuk menggunakan tekonologi keuangan (fintech).

Pengembangan dapat dilakukan, misalnya lewat biometrik wajah atau sidik jari. Sistem ini dinilainya memiliki keunggulan infrastruktur transaksi lebih murah, dapat meningkatkan keamanan transaksi, serta memudahkan proses transaksi karena tidak perlu Electronic Data Capture (EDC) sehingga tidak perlu lagi membawa kartu.

Ketiga, integrasi program-program perlindungan sosial secara bertahap, antara lain program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), program Kartu Sembako atau sekarang Bantuan Pangan Non Tunai, yang berbasis pada target penerima (beneficiaries) dengan program subsidi energi (LPG) yang berbasis komoditas. Ini penting dilakukan agar ada efisiensi anggaran karena semakin meningkatnya ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Misalnya komponen pendidikan yang terdapat dalam besaran manfaat di PKH dan PIP dapat diefisienkan. Kemudia,n integrasi Kartu sembako dengan subsidi LPG dapat berdampak sangat besar. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukan bahwa sebagian besar subsidi LPG dinikmati bukan oleh target sasaran, melainkan hanya 32 persen subsidi LPG yang dinikmati oleh masyarakat miskin," tambah Khofifah.

Baca juga: Gubernur Jatim Khofifah Semangati Pengisi Peringatan Seabad NU, Akan Ada Acara Selawat bersama Presiden

Keempat, sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan, antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan.