Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Yakin Keluarga Gus Dur Bakal Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Kompas.com - 10/10/2023, 14:26 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron yakin keluarga mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bakal mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan putri Gus Dur, Yenny Wahid yang mengatakan pihaknya akan mengumumkan dukungan pada pekan depan.

“Saya yakin ke Pak Prabowo gitu ya. Karena, pertama, ada hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Gus Dur,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Baca juga: Usulkan Gibran Jadi Cawapres, Satria Gerindra Serahkan Keputusan kepada Prabowo dan KIM

Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa Yenny sempat bertandang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertemuan itu berlangsung pada 6 September 2023.

“Beberapa waktu terakhir ini kan Mbak Yenny ketemu dengan Prabowo,” sebut dia.

Baca juga: Sosok Capres P Pilihan Projo Diduga Prabowo, Gibran Disebut Jadi Cawapresnya, tapi...

Terakhir, ia mengungkapkan pentingnya dukungan warga Nahdlatul Ulama (NU) pada Prabowo untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.


Baginya, Prabowo saat ini juga menjadi figur yang dipertimbangkan warga NU untuk menjadi penerus Presiden Joko Widodo.

“Termasuk juga di dalamnya Demokrat juga adalah warga NU. Termasuk saya juga,” imbuh dia

Adapun dikutip dari tayangan di YouTube Kompas TV, Yenny mengatakan sikap keluarga Gus Dur akan segera diambil.

Namun, pihaknya ingin memastikan lebih dulu siapa figur bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang dipilih oleh kubu Prabowo maupun Ganjar Pranowo.

Baca juga: Demokrat Ungkap 4 Nama Cawapres Potensial Prabowo, Ada Gibran

Diketahui, saat ini nama bacawapres Prabowo berkutat di beberapa nama, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kemudian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sementara, poros pengusung Ganjar mengerucutkan nama bacawapres pada Khofifah dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com