Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebakaran Hutan Diprotes Malaysia, Jokowi: Asap Kalau Kena Angin Memang Bisa ke Mana-mana

Kompas.com - 07/10/2023, 18:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia yang mendapat sorotan Malaysia.

Malaysia menyebut kabut asap akibat karhutla di Indonesia memperburuk kualitas udara di negara itu.

"Tidak hanya di Indonesia kebakaran hutan terjadi, di Amerika Serikat, di Kanada, dan kita di sini bisa mengendalikan dengan baik. Coba bandingkan dengan 2015 masih lebih jauh sekali, " ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

"Tetapi memang dampak kebakaran itu mengeluarkan asap, dan asapnya kalau kena angin bisa ke mana-mana," tegasnya.

Baca juga: Indonesia Bantah Lagi Kabut Asap Kebakaran Memasuki Malaysia

Menurut Jokowi, yang terpenting dirinya sudah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri serta pemerintah daerah (Pemda) agar bisa menangani titik api sekecil apapun.

Kepala Negara menegaskan sekecil apapun titik api harus ditangani agar tidak membesar.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengakui bahwa musim kemarau kali ini berlangsung panjang dengan panas yang melebihi batas normal.

Diberitakan, Dimirektur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup Malaysia Wan Abdul Latiff Wan Jaffar pada Jumat (29/9/2023) mengatakan, ratusan kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan kabut asap mencapai Malaysia dan memperburuk kualitas udara.

Pada 2019 contohnya, kabut asap dari merebaknya kebakaran hutan menyebabkan Malaysia mendesak Indonesia untuk mengatasi masalah tahunan tersebut.

Baca juga: Malaysia Kirim Surat ke Indonesia, Desak Ambil Tindakan Tangani Kabut Asap

Wan Abdul Latiff mengungkapkan, kebakaran hutan memperburuk polusi udara di pantai barat Malaysia dan di Sarawak, pulau Kalimantan.

“Kualitas udara secara keseluruhan di negara ini menunjukkan penurunan,” katanya, dikutip dari kantor berita AFP.

"Kebakaran hutan di Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian tengah dan selatan, Indonesia, menyebabkan kabut asap melintasi batas negara," imbuhnya.

Baca juga: Kemenlu Akui Indonesia Terima Surat dari Malaysia soal Kabut Asap

Citra satelit menunjukkan 52 titik api kebakaran hutan di Sumatera dan 264 di Kalimantan, menurut laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) yang berbasis di Singapura, yang melacak kabut asap di Asia Tenggara.

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi setiap tahun selama musim kemarau. Pada 2019, karhutla di Indonesia membuat hampir 2.500 sekolah ditutup di seluruh Malaysia.

Kebakaran hutan pada 2015 juga salah satu yang paling mematikan, menyebabkan Asia Tenggara diselimuti asap beracun selama berminggu-minggu, sehingga banyak orang sakit, sekolah-sekolah ditutup, dan penerbangan dibatalkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com