Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Serahkan Keputusan Pengunduran Diri pada Mentan dan Jokowi

Kompas.com - 05/10/2023, 13:22 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali enggan ikut campur ketika ditanya soal isu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bakal menyampaikan pengunduran diri saat menemui Presiden Joko Widodo.

Ia menyerahkan keputusan itu di tangan Jokowi dan Syahrul.

“Kalau tentang pengunduran diri dan lain-lain itu nanti. Pertama, Presiden tanpa ada pengunduran diri kalau (proses) kasusnya sudah selesai pasti dia (Syahrul) akan diganti,” tutur Ali dihubungi awak media, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Soal Isu Mundur Jadi Mentan, SYL: Pada Saatnya Saya Akan Beri Penjelasan

Ia pun yakin bahwa Syahrul bakal mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Namun, Ali menekankan bahwa saat ini Nasdem masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status Syahrul.

“Kalau saya sampai hari ini masih menganggap Mentan itu sebagai orang terperiksa, karena belum ada pengumuman secara official dari KPK,” ucap dia.


Ia juga menuturkan bahwa rencana pertemuan Syahrul dan Jokowi siang ini belum tentu terkait keputusan pengunduran diri.

Sebab, Syahrul baru kembali dari kunjungan kerja ke luar negeri dan belum melaporkan hasil kerjanya ke Jokowi.

“Ya bisa jadi dia ketemu Presiden, konteksnya untuk melaporkan kegiatan di luar negeri,” ucap dia.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Diharap Bersikap Gentle Terkait Dugaan Korupsi

Adapun rencana pertemuan Syahrul dengan Jokowi disampaikan oleh kuasa hukumnya, Febri Diansyah.

Saat ini, KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Lembaga antirasuah itu pun telah menyita uang sejumlah puluhan miliar rupiah dan 12 pucuk senjata api (senpi) di rumah dinas Syahrul di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengeklaim, KPK telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com