DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pelarangan Senjata Nuklir Dibawa ke Rapat Paripurna, Akan Disahkan Jadi UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pantauan Kompas.com di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023), rapat kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Dari pihak pemerintah, tampak hadir Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

“Apakah RUU tentang TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon) dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang?” ujar Utut.

"Setuju,” jawab para anggota DPR yang hadir.

Baca juga: Soekarno dan Mimpi Senjata Nuklir yang Kandas

Utut pun mengetok palu sebagai tanda keputusan telah diambil.

Sementara itu, Retno selaku perwakilan dari pemerintah memohon kerja sama agar RUU tersebut bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Kami mohon dukungan kerja sama agar RUU (TPNW) dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya,” ucap Retno.

Dilansir dari Kompas.id, pemerintah terus mengupayakan penguatan posisi Indonesia untuk menjadikan negara dan kawasan sebagai zona bebas senjata nuklir.

Baca juga: BRIN Diminta Lanjutkan Riset Nuklir, Megawati: Kita Bisa Menyusul

Indikasinya terlihat dari hasil pertemuan para pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri, termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang pekan lalu.

Menurut rencana, Kemenlu mengajukan ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau TPNW kepada DPR dalam waktu dekat.