Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Bilang "Food Estate" Gagal, Gerindra: Dulu Enggak Diucapin, Sekarang Diucapin

Kompas.com - 28/09/2023, 06:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara usai proyek lumbung pangan nasional atau food estate disebut gagal oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Diketahui, Muhaimin atau Cak Imin saat ini tengah berseberangan sikap dengan Gerindra usai hengkang dari koalisi pengusung Prabowo, dan kini tengah berstatus sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Muzani mengaku belum mendengar kritik tersebut. Namun, seingat dia, Cak Imin sebelumnya tidak pernah mengatakan bahwa proyek ini gagal.

Baca juga: Kementan Pastikan Program Food Estate Tunjukkan Hasil Positif

"Saya belum dengar, dulu enggak diucapkan, kok sekarang diucapkan, gitu lho," ujar Muzani saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Rabu (27/9/2023) malam.

Untuk diketahui, proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya. 

Jokowi menugaskan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memimpin program ini. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang notabene adalah Ketua Umum Partai Gerindra, juga ditugaskan untuk membantu proyek ini.

Saat itu, Presiden beralasan bahwa sektor pertahanan tak hanya mengurus alutsista, tapi juga ketahanan pangan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai, proyek food estate gagal.

Baca juga: Harga Pangan Terus Melambung, Cak Imin Sebut Food Estate Gagal

Cak Imin mengungkapkan itu saat ditanya soal usaha pemerintah yang belum maksimal dalam menurunkan harga pangan yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya beras.

"Food estate terbukti gagal," kata Cak Imin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut serta membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.

"Maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentivikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," ujarnya.

Baca juga: Lamhot Sinaga Beri Apresiasi Duet Airlangga-Luhut Sukseskan Food Estate

Cak Imin mengatakan, pemerintah harus turun tangan dalam memanajemen pengelolaan pertanian yang lebih besar.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni menggabungkan lahan-lahan pertanian kecil milik masyarakat, dan mengorganisirnya agar bisa menghasilkan swasembada pangan.

"Maka pemilik tanah-tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin," imbuh dia.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sudah waktunya Indonesia keluar dari krisis pangan dan ketergantungan impor dari luar negeri.

Pasalnya, kondisi ini bisa berbahaya apabila negara produsen tak lagi bisa memenuhi permintaan Indonesia.

Baca juga: Hasto Sebut Ada Menteri Tak Jalankan Food Estate dengan Baik, Gerindra Yakin Itu Bukan Kemenhan

"Kita impor terus dan berbahaya dan negara-negara produsen pun satu titik tertentu akibat El Nino, krisis pangan global akan tidak mengekspor barang ke kita. Kalau kita tidak bisa impor, kita makan dari mana? Kecuali kita (bisa) berswasembada," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com