Jawaban Jokowi Atas Kritik PDI-P Soal Food Estate

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bicara panjang lebar membela proyek food estate atau lumbung pangan yang dikritik pedas oleh PDI Perjuangan, partai politik pendukungnya

Jokowi menegaskan, proyek lumbung pangan harus dikerjakan untuk mengantisipasi potensi terjadinya krisis pangan.

"Hati-hati, semua kawasan, semua negara, sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2023). 

Ia mencontohkan, sejumlah negara yang masyarakatnya banyak mengonsumsi gandum kini menghadapi masalah kenaikan harga.

Baca juga: Akui Food Estate di Sejumlah Daerah Gagal, Jokowi: Tak Semudah yang Dibayangkan...

Begitu pula dengan harga beras yang naik di sejumlah daerah setelah India menyetop ekspor komoditas tersebut.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate, itu harus. Untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan," ujar Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan bahwa membangun lumbung pangan di suatu negara bukanlah pekerjaan mudah.

Ia mengakui, proyek lumbung pangan di Humbang Hasundutan Sumatera Utara, Gunung Mas, serta Gunung Mas dan Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, tidak langsung berhasil.

"Membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen, ketiga, baru biasanya keenam ketujuh itu baru pada kondisi normal," kata Jokowi. 

Baca juga: Diserang PDI-P, Jokowi Jelaskan Soal Food Estate yang Disebut Kejahatan Lingkungan

Namun, ia menekankan, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan proyek food estate.

"Semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," kata dia.

Dokumentasi/Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo meninjau lahan food estate jagung di Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (21/3/2023)

Tudingan PDI-P

Tudingan yang menyebut food estate adalah sebuah kejahatan lingkungan sebelumnya diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, rekan satu partai Jokowi.

Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor pada 15 Agustus 2023.

Baca juga: Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan, Puan: Terlalu Jauh

Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.

Belakangan, Hasto menegaskan, sikapnya itu bukan berarti tidak mendukung program food estate yang digagas oleh Jokowi.

Ia mengakui bahwa food estate penting dikerjakan demi memastikan kedaulatan pangan Indonesia.

"Jadi, kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik," ujar Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (17/8/2023).