Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Ganti Kepengurusan, KPU Pastikan Pendaftaran Bacaleg PSI Tetap Sah

Kompas.com - 27/09/2023, 17:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tetap sah meski partai politik (parpol) tersebut baru-baru ini melakukan pergantian kepengurusan.

Idham meyakini bahwa PSI segera mendaftarkan pergantian pengurus parpolnya kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Mengenai pencalonan PSI, ya tetap sah sesuai dengan apa yang telah mereka ajukan," ujar Idham usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilu yang digelar di Hotel Aston, Denpasar, Bali, Rabu (27/9/2023).

"Itu (pergantian kepengurusan) tidak berpengaruh. Pergantian kepengurusan itu adalah hal biasa. Saya yakin PSI juga segera mendaftarkan pergantian pengurus ke Kemenkumham untuk mendapatkan keputusan pengesahan atas perubahan pengurus parpol," katanya lagi.

Baca juga: Puan Ajak PSI Dukung Ganjar, Kaesang: Kita Siap, Asal Win-Win, Bukan Win-Lose

Nantinya, setelah kepengurusan baru disahkan dalam bentuk keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), pihak Kemenkumham segera menyampaikan kepada KPU.

"Hal tersebut diatur dalam peraturan Kemenkumham mengenai pengesahan pengurusan partai politik. Pasalnya, nanti saya share karena rinci sekali waktunya sudah diatur," ujar Idham.

Sebagaimana diketahui, PSI melakukan perubahan kepengurusan baru-baru ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI dijabat oleh Giring Ganesha. Pada 25 September lalu, Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggantikan Giring sebagai ketua umum partai yang identik dengan anak muda itu.

Baca juga: Kaesang Mengaku Ditelepon Jokowi Setelah Jadi Ketum PSI, Ini Isi Pembicaraannya

PSI sendiri telah mendaftarkan bakal caleg ke KPU pada 14 Mei 2023.

Bahkan, PSI menargetkan 15 juta suara sah nasional pada pemilu mendatang. Sebab, partai tersebut ingin masuk ke parlemen.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI gagal mengirimkan kadernya ke Senayan karena hanya mendapatkan 2,6 juta suara atau setara 1,85 persen.

Padahal, untuk bisa mendapatkan kursi DPR RI, parpol harus bisa mendapatkan suara dengan presentase minimal empat persen.

Baca juga: PSI Belum Deklarasi Dukungan Capres, Puan: Ayo Mas Kaesang Ikut PDI-P Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com