Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Khofifah Layak Masuk Tim Pemenangan Prabowo

Kompas.com - 25/09/2023, 16:38 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menganggap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa layak untuk menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menganggap, Khofifah bisa membantu meningkatkan elektabilitas Prabowo.

“Bu Khofifah kan tokoh masyarakat, beliau juga Gubernur Jawa Timur, beliau juga memiliki massa di NU (Nahdlatul Ulama),” ucap Herman di Gedung DPR RI, Senayan. Jakarta, Senin (25/9/2023).

“Kalau kemudian juga terintegrasi dengan capresnya, Pak Prabowo, insya Allah menambah elektoralnya,” kata dia lagi.

Baca juga: Soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Demokrat: Tidak Cukup Waktu Bernegosiasi

Herman menuturkan siapapun tokoh yang punya pengaruh di masyarakat layak untuk diajak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Menurut saya (Khofifah) layak. Semua tokoh-tokoh yang menjadi tokoh publik, saya kira pasti memberikan dukungan kepada pemenangan Pak Prabowo,” tutur dia.

Di sisi lain, Herman menilai wacana untuk menduetkan Prabowo dengan bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo tak lagi relevan.

Pasalnya, waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin dekat.

Herman menuturkan, yang lebih penting bagi KIM adalah menentukan berbagai strategi pemenangan Prabowo.

Baca juga: Mencuat Isu Prabowo-Ganjar, Fahri Hamzah: Pak Prabowo Sulit Ditandingi, Realistis Saja

“Menurut saya tidak cukup waktu lah untuk bernego, membangun poros-poros dan lain sebagainya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mengakui bahwa Khofifah tengah diincar Gerindra untuk menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) pemenangan Prabowo.

Namun, ia menyatakan keberhasilan wacana itu bergantung dengan komunikasi antara Khofifah dan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com