Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Ada Menteri Tak Jalankan Food Estate dengan Baik, Gerindra Yakin Itu Bukan Kemenhan

Kompas.com - 22/09/2023, 15:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini, kritik Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa ada menteri tidak menjalankan program food estate dengan baik, bukan mengarah di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Saya enggak ngerti apa tuduhannya ke mana, kroni itu siapa, menteri itu siapa. Yang jelas kalau di Kementerian Pertahanan tidak terjadi," klaim Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Habiburokhman mengungkapkan, bukan kali ini saja program food estate atau lumbung pangan dikritik.

Baca juga: Kembangkan Food Estate dan KSPP, Kementan Usulkan Anggaran Rp 2,56 Triliun

Namun, menurutnya terkait kisruh food estate pun sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahwa ini adalah program kolaborasi yang diinisiasi beliau guna mengantisipasi potensi kelangkaan pangan," imbuhnya.

Lebih jauh, dia menilai tidak mungkin Kemenhan melakukan pelanggaran saat menjalankan program ini.

Sebab, hingga kini anggaran proyek ini bahkan belum sampai sepeserpun ke kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

"Kalau di Kemenhan jelas itu tidak terjadi, kenapa? Karena tidak ada anggarannya. Belum ada anggaran satu rupiah pun di Kemenhan terkait food estate," ucapnya.

Baca juga: Ini Saran Bapanas untuk Program Food Estate agar Lebih Efektif

Wakil Ketua Komisi III DPR ini bahkan menyebut, terkadang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berinisiatif menggunakan dana sendiri untuk program-program pemerintah yang dianggap bagus.

"Nah berarti kan sangat jauh dari estate of interest," nilai Habiburokhman.

Sebelumnya, dikutip Tribunnews.com, Hasto Kristiyanto menyinggung program Presiden Jokowi yakni food estate atau lumbung pangan yang tidak dijalankan dengan baik menterinya.

Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDI-P di bidang pangan.

Namun kini, ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.

Baca juga: Beri Contoh Demplot di Sumut, Jubir Luhut Jelaskan Perkembangan Proyek Food Estate

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal program food estate apakah akan dikembangkan ke sektor kelautan.

Mengingat, pertanyaan itu dilayangkan awak media usai Hasto mengunjungi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor.

"Food estate merupakan bagian dari platform PDI-P di bidang pangan, hanya ketika presiden Jokowi memberikan mandat kepada menterinya ini kan ada tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest," kata Hasto saat ditemui di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com