Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi Cuaca Buruk Jelang Pencoblosan, KPU Segera Simulasi Distribusi Logistik di Kepulauan

Kompas.com - 21/09/2023, 19:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera melakukan simulasi distribusi logistik di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

Hal ini berkaitan dengan upaya lembaga penyelenggara pemilu itu memitigasi puncak musim hujan yang kemungkinan melanda jelang hari pemungutan suara 14 Februari 2023.

Sebagai informasi, logistik pemilu sudah harus didistribusikan KPU kabupaten/kota agar tiba di tempat pemungutan suara (TPS) sehari sebelum pencoblosan.

"Rencananya akan ada 3 daerah dengan kategori terjauh, karakter kepulauan, daerah terluar dan daerah perkotaan karena dinamikanya beda-beda," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Kamis (22/9/2023).

Baca juga: Hari Pencoblosan di Puncak Musim Hujan, KPU Siapkan Manajemen Risiko Bencana

"Berdasarkan beberapa simulasi itu nanti akan dijadikan semacam buku panduan, pegangan bagi teman-teman KPU provinsi, kabupaten/kota untuk tata kelola logistik, terutama SOP penerimaan barang, bongkar muat barang, sortir, lipat, dan seterusnya sampai tingkat TPS," jelasnya

Dalam simulasi itu, KPU akan menguji coba situasi dan kejadian riil di lapangan, mulai dari siapa yang bertanggung jawab dalam bongkar-muat logistik, apa alat kerja yang dipakai untuk memeriksa, pencatatan jumlah logistik yang diterima, sampai pembuatan berita acara sebagai langkah antisipasi kekurangan, salah hitung, atau salah pengemasan.

Sebelumnya, KPU sudah melangsungkan uji coba itu untuk wilayah perkotaan, dengan kantor KPU Kabupaten Bogor sebagai lokasi simulasi karena memiliki wilayah cakupan dan daftar pemilih terbanyak di tingkat kota/kabupaten.

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, menyebut Banggai, Sulawesi Tengah dan Morotai, Maluku Utara, serta Sabu Raijua, NTT sebagai daftar lokasi simulasi distribusi logistik dalam waktu dekat.

Baca juga: KPU-Bawaslu Klaim Siap Hadapi Pilkada 2024 yang Akan Dipercepat Pemerintah

"Karena ini harus melalui kapal, belum lagi faktor cuaca dan sebagainya, maka kami harus mengetahui betul lapangan," ucao pria yang akrab disapa Drajat itu, Kamis.

"Baru kali ini kami mengadakan simulasi untuk distribusi logistik. Sebelumnya simulasi biasanya pemungutan penghitungan suara, simulasi rekapitulasi (hasil penghitungan suara)," ungkapnya.

Drajat juga mengeklaim bahwa KPU telah memiliki peta jalur transportasi, baik laut maupun udara, serta menjalin komunikasi dengan TNI dan Polri untuk perbantuan sarana-prasarana distribusi logistik ke daerah terpencil.

Penelusuran Kompas.com, faktor cuaca berperan cukup penting dalam terjadinya keterlambatan distribusi logistik pada Pemilu 2019.

Baca juga: KPU Buat Zonasi Pengadaan Paket Logistik Pemilu 2024

Dalam penelitian berjudul Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik yang terbit di Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 1 (2021), kendala teknis, geografis, dan cuaca menyebabkan keterlambatan suplai logistik di 2.767 TPS.

Hal ini menyebabkan terganggunya jadwal tahapan lipat/sortir surat suara, pengepakan, dan distribusi logistik ke TPS.

Di Medan, tahun 2019, banjir yang melanda gudang KPU Kota Medan menyebabkan keterlambatan pengiriman logistik pemilu menjelang hari pemungutan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Khawartir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawartir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com