Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Indonesia Maju Usul ke Prabowo untuk Bentuk 4 Pokja Bahas Konten Kampanye

Kompas.com - 21/09/2023, 09:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (PIM) mengusulkan untuk membentuk empat kelompok kerja (pokja) yang akan membahas konten kampanye bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keempat pokja yang dimaksud meliputi bidang ekonomi; politik dan hukum; kesejahteraan rakyat; serta pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri.

"Ini rencana pembagian pokja yang tentunya oleh tim pakar dari Pak Prabowo akan dikomunikasikan. Apabila Pak Prabowo setuju, maka kami akan segera membuat pokja-pokja itu," kata  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus usai pertemuan KIM di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (20/9/2023) malam.

Lodewijk mengatakan, setelah pokja terbentuk, partai-partai politik anggota KIM akan mengirimkan kader-kadernya untuk menjadi anggota pokja-pokja tersebut.

Baca juga: Koalisi Indonesia Maju Pastikan Prabowo Lanjutkan Program Jokowi

"Kita harapkan juga dari partai terutama yang di parlemen bisa mengirimkan kader-kadernya untuk bergabung, ya katakanlah siapa yang dari Komisi I, siapa yang dari Komisi II, Komisi III sampai dengan Komisi XI," ujarnya.

Sebab, menurut Lodewijk, para anggota DPR itu yang selama ini rutin mendiskusikan sejumlah masalah kebangsaan bersama mitra-mitra mereka dari pemerintah.

Ia kemudian berharap, pokja-pokja ini dapat segera merampungkan tugasnya menyusun konten kampanye Prabowo karena masa kampanye yang sudah semakin dekat.

"Waktunya sudah sangat mendesak sehingga pokja (kelompok kerja) konten ini memang dikejar kita untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas," kata Lodewijk.

Baca juga: Koalisi Prabowo Godok Konten untuk Visi-Misi hingga Kampanye pada Pilpres 2024

Sebagaimana diketahui, Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang berisikan Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda).

Namun, hingga saat ini, koalisi tersebut belum mendeklarasikan bakal cawapres Prabowo. Sebaliknya, KIM mendiskusikan lebih dahulu terkait visi-misi hingga konten kampanye untuk Pilpres 2024.

Sejumlah nama memang digadang-gadang cocok mendampingi Prabowo. Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara dari Golkar ada nama Airlangga Hartarto.

Terbaru, muncul nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

 Baca juga: Kata PAN Saat Erick Thohir Sebut Belum Diajak Ngobrol Prabowo soal Pilpres...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com