Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Sebut Prabowo Tak Akan Laporkan Penyebar Isu “Tampar dan Cekik” Wamen

Kompas.com - 20/09/2023, 20:37 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI sekaligus bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto tidak akan mengambil langkah hukum soal isu “menampar dan mencekik" salah satu wakil menteri (wamen) Kabinet Presiden Joko Widodo yang menyeret namanya.

“Nah apakah ada langkah hukum dari sisi Pak Prabowo? Tidak,” kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar usai acara bedah buku di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Dahnil menyebutkan bahwa Prabowo sudah sering kali difitnah bermacam-macam.

“Artinya sudah tidak mempan difitnah segala macam, dan Pak Prabowo secara pribadi tidak pernah ingin meributkan itu,” ujar Dahnil.

Baca juga: Bantahan Prabowo Merespons Isu Tampar dan Cekik Wamen Kabinet Jokowi

Namun, lanjut Dahnil, jika ada relawan atau pendukung Prabowo yang melaporkan hal tersebut, itu persoalan lain.

“Kalau kemudian ada warga negara, relawan, segala macam yang melakukan langkah hukum dalam konteks mereka memenuhi hak konstitusional mereka ya kami enggak bisa melarang,” kata dia.

“Yang jelas dari posisi Pak Prabowo, Pak Prabowo meminta semua pihak untuk tenang dan demokrasi kita harus tampil dengan gembira,” ujar Dahnil.

Baca juga: Relawan Prabowo Ancam Laporkan Sekjen PDI-P hingga Penyebar Hoaks Isu Tampar dan Cekik Wamen

Sebelumnya, Prabowo mengaku akan mempelajari isu soal "menampar dan mencekik" itu.

Demikian jawaban Prabowo menanggapi pertanyaan wartawan soal adanya kemungkinan akan ada proses lebih lanjut terkait isu tersebut dalam bentuk langkah hukum.

“Ya kita kalau bisa sejuk, sejuk. Tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari itu," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di PT Pindad, Jawa Barat, sebagaimana disiarkan YouTube Kompas TV pada Selasa (19/9/2023).

Adapun dalam informasi yang beredar itu, Prabowo disebut "menampar dan mencekik" Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.

Menanggapi itu, Prabowo mengatakan dirinya justru belum pernah bertemu dengan Harvick.

"Saya ketemu saja belum sama wamen-nya (wakil menteri)," ujar Prabowo.

"Enggak pernah itu. Selalu (dengan) menterinya (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) saya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com