Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Utamakan Afrika hingga Malaysia Terkait Distribusi Logistik Pemilu 2024 Luar Negeri

Kompas.com - 20/09/2023, 18:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membagi skala prioritas distribusi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk pemungutan suara di mancanegara.

Total, terdapat 1.750.474 pemilih tetap di luar negeri yang tersebar di 128 perwakilan. Mereka dapat menggunakan hak suaranya melalui metode kotak suara keliling (KSK), pos, dan pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN).

"Rencana timeline logistik ini ada beberapa prioritas, walau semuanya tanggung jawab KPU untuk tepat waktu. Prioritas satu, ada di zona Afrika (16 Panitia Pemilihan Luar Negeri/PPLN), Amerika Latin (11 PPLN), Amerika (9 PPLN), dan Eropa (29 PPLN)," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, dalam jumpa pers, Rabu (20/9/2023).

"Rencana pengiriman ada 459 kantong diplomatik mulai tanggal 2 sampai 6 Desember 2023. Jadi, mulai tanggal 2 itu kita sudah mulai bergerak untuk proses distribusi logistik," ujarnya lagi.

Baca juga: KPU Buat Zonasi Pengadaan Paket Logistik Pemilu 2024

Prioritas kedua meliputi wilayah Asia Selatan (12 PPLN), Timur Jauh (8 PPLN), dan Malaysia (7 PPLN), dengan 4.349 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 6-16 Desember 2023.

"Malaysia dikhususkan karena jumlah pemilihnya yang besar," kata Drajat kepada Kompas.com.

Prioritas ketiga meliputi wilayah Timur Tengah (15 PPLN) dan Pasifik (11 PPLN) dengan 587 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 16-20 Desember 2023.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk 2024: Masyarakat Tak Boleh Terbelah karena Pemilu

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara selain Malaysia menjadi prioritas keempat dengan 10 PPLN, 118 kantong diplomatik, dan jadwal distribusi logistik pada 20-23 Desember 2023.

"(Disusunnya) zonasi atau region agar lebih mempermudah proses distribusinya, karena ada 95 negara dan ada 128 perwakilan, dan itu harus kami cover semua," ujar Drajat.

"Semua juga memperhatikan situasi geopolitik, kondisi geografis, wilayah konflik, hari besar keagamaan, tahun baru, isu hubungan diplomatik, dan lain-lain. Itu bagian dari tantangan-tantangan tersendiri ketika kami menangani tata kelola logistik," katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, Pemilu 2024 bakal dilakukan serentak pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Bawaslu Tak Beri Sanksi Gibran dkk yang Langgar UU Pemilu karena Ajak Pilih Ganjar, Akan Dibina Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com