JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu belakangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) enggan menunjukan perannya dalam politik praktis di internal Partai Demokrat.
Ditemui di Madiun, Jawa Tengah, 1 Februari 2023, SBY enggan menjawab pertanyaan awak media soal konstelasi politik Tanah Air. Ia mengaku saat ini lebih menikmati waktu sebagai seorang pelukis.
“Nanti saja. Saya pelukis saja,” ucap dia.
Bahkan, saat menerima kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 3 Mei 2023, SBY menyatakan telah menyerahkan urusan politik sehari-hari pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Beliau (SBY) memang sudah menyampaikan,’Cak Imin, saya ini sekarang seorang pelukis, karena itu untuk hal-hal yang bersifat day today politics itu saya tidak langsung ikut campur, sekarang ada ketumnya, Mas AHY,’” cerita Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.
Baca juga: Demokrat: AHY Pamit ke Puan Sebelum Dukung Prabowo, Minta Maaf Tak Bisa Bersama
Namun, SBY kembali menunjukkan peran menentukan langkah Partai Demokrat setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Muhaimin dan sepakat untuk mengangkatnya sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) KPP.
Dalam konferensi pers di Puri Cikeas, 1 September 2023, SBY menyebut langkah Paloh dan Anies tidak etis.
“Saya mengerti politik itu memang penuh strategi, taktik, siasat, caranya banyak. Tapi saya tidak menyangka tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan, etika, moral, kasar,” tutur dia.
Setelah pernyataan SBY itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan pihaknya angkat kaki dari KPP yang dibentuknya bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca juga: PDI-P Tunggu Demokrat Umumkan secara Resmi Dukungan ke Prabowo
Demokrat lantas bergerak cepat untuk mencari perahu baru setelah melepaskan diri dari KPP. Mulanya, sejumlah elite Demokrat menyatakan kedekatan dengan PDI-P untuk bergabung dengan koalisi partai politik (parpol) pendukung Ganjar Pranowo.
Elite Demokrat pun mendorong pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitinadon mengatakan pertemuan itu bisa menjadi rekonsiliasi nasional.
Tapi, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan pertemuan hanya bisa berlangsung jika Demokrat sudah menyatakan dukungan pada Ganjar.
Sementara, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku pihaknya enggan bergabung dengan koalisi yang memberikan banyak syarat.
Bagi dia, seharusnya Megawati dan SBY bertemu lebih dulu sebelum Demokrat memutuskan bergabung dengan koalisi pengusung mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
“Kami menganggap bahwa dukungan dan pertemuan itu suatu hal yang berbeda gitu,” ucap Syarief pada Kompas.com, Jumat (15/9/2023).