Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Tanah Ulayat Sering Kali Diambil Semena-mena

Kompas.com - 18/09/2023, 12:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menyebut tanah ulayat sering kali diambil semena-mena.

Hal ini disampaikan Ganjar ketika ditanya mengenai konflik agraria di Tanah Air saat mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Mulanya, Ganjar menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ketika itu, Ganjar pernah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan menterinya perihal proyek pembangunan jalan tol.

Baca juga: Cerita Ganjar “Ngamuk” karena Seteru Redistribusi Tanah di Blora, Kelahi dengan Tim Sukses

Ganjar melaporkan kepada Jokowi dan menterinya karena ada seorang warga yang memenangi gugatan terhadap proyek jalan tol yang menyasar tanah musnah.

Menurutnya, adanya gugatan tersebut tak lepas karena kurangnya mitigasi. Hal ini juga yang terjadi ketika tanah ulayat diambil secara semena-mena.

"Satu sisi, itu hak saya (melaporkan kepada presiden), apalagi tanah ulayat, tanah adat yang sering kali diambil semena-mena, tapi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang," kata Ganjar.

Baca juga: Cerita Ganjar Ingin Buka Data Saat Covid-19, Harus Debat dengan Menkes

Adapun yang dimaksud tanah ulayat ialah tanah bersama warga masyarakat hukum ada yang bersangkutan.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar mengatakan bahwa terjadinya konflik tanah tak lepas karena permasalahan mitigasi.

Menurutnya, mitigasi menjadi penting guna mencegah terjadinya sengketa tanah. Mitigasi ini juga yang tengah dilakukan pemerintahan saat ini melalui program sertifikasi tanah.

"Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah, sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU umpama, yang paling banyak ini, atau Menteri Perdagangan, investasi, penanaman modal," ujar Ganjar.

"Saya sampaikan coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan, menjelaskan lebih dulu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com