PPID: Pengertian, Tugas, dan Wewenangnya

KOMPAS.com - PPID merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

Pengertian PPID

PPID memiliki pengertian yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Setiap badan publik baik Pemerintah maupun Non Pemerintah, diwajibkan memiliki pejabat PPID. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana harus adanya keterbukaan informasi publik yang diberikan pada masyarakat. 

Masing-masing badan publik memiliki peraturan terkait PPID-nya sendir yang umumnya dituang dalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah. 

Adapun berikut ini tugas dan wewenang PPID sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Baca juga: Permudah Akses Informasi Publik, KAI Luncurkan Aplikasi PPID

Tugas PPID

• menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
• menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
• mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
• mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
• melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
• menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
• melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
• melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
• menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; 
• melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Wewenang PPID

• menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
• menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
• melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
• meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
• menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
• menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
• menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
• menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.