Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Jelaskan Bedanya Identitas Politik dengan Politik Identitas

Kompas.com - 13/09/2023, 13:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bedanya politik identitas dan identitas politik.

Hal ini dia jelaskan dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat di YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Mulanya Mahfud meminta, masyarakat menyadari ketika ada elite politik yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi lewat politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Sebab, mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Baca juga: Mahfud MD Minta Partai dan Elite Tak Gunakan Politik Identitas pada Pemilu 2024

"Politik identitas itu beda dengan identitas politik," kata Mahfud dalam forum diskusi tersebut, Rabu.

Mahfud menyampaikan, identitas politik adalah identitas primordial yang melekat pada seseorang. Misalnya, Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sedangkan, politik identitas adalah identitas yang digunakan berdasarkan ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain.

Baca juga: Lewat Pantun, Sekjen PDI-P Sebut Mahfud MD Bacawapres Tegak Lurus

Mahfud lantas mencontohkan, misalnya, ketika orang Jawa mengatakan 'sikat orang Madura' sebagai bentuk mendiskriminasi.

"(Kalimat) sikat orang yang beragama Kristen, itu politik identitas. Menggunakan untuk mengisolasi dan bermusuhan. Sedangkan kalau identitas politik itu untuk berkontestasi dan bersatu kembali sesudah selesai," ucap dia.

Mahfud menyatakan, politik identitas adalah sebuah identitas politik yang digunakan untuk memecah belah.

Baca juga: PDI-P Yakin Mahfud dan Megawati Lebih Banyak Bahas Masalah Bangsa daripada Politik Praktis

"Tapi kalau untuk kontestasi maju bersama, memang itulah identitas politik. Oh, saya ingin maju bersama, ayo bersama, tapi tidak pakai politik identitas. Cuma dibalik saja pengertiannya," jelas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com