Bawaslu Didesak Kreatif Tindak Penebar Janji Sebelum Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta kreatif dan berinovasi buat meredam aksi partai politik peserta Pemilu dan para bakal capres-cawapres yang menebar janji-janji politik sebelum ditetapkan dan masa kampanye dimulai.

"Dalam hal ini saya kira Bawaslu perlu ada inovasi dan kreatifitas dalam melakukan pencegahan agar dugaan pelanggaran tidak terjadi. Jangan malah menjadi tidak berdaya di hadapan parpol," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam keterangannya seperti dikutip pada Senin (11/9/2023).

Neni menilai Bawaslu seharusnya menunjukkan kewenangannya sebagai pengawas di hadapan para partai politik dan bakal capres-cawapres supaya mereka mematuhi aturan main dan tidak mendahului masa kampanye.

"Bawaslu punya kewenangan, tidak ada alasan untuk mangkir apalagi berdiam diri," ucap Neni.

Baca juga: Cak Imin dan Prabowo Umbar Program Sebelum Kampanye, Pengamat Pesimistis Bawaslu Bertindak

Di sisi lain, Neni menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya menerbitkan aturan secara rinci mengenai gerak-gerik peserta pemilu sebelum masuk tahapan kampanye.

Sebab jika dibiarkan seperti saat ini, maka persaingan bakal berjalan tidak seimbang.

"Akan ada banyak dugaan pelanggaran yang terjadi tetapi sulit ditindak. Kandidat yang memiliki modal dan sokongan dana kuat pasti akan curi start kampanye," ucap Neni.

Menurut pemberitaan sebelumnya, sejumlah figur yang digadang-gadang bakal menjadi peserta Pilpres mulai menebar janji-janji politik.

Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, sempat menjanjikan jika menang akan melakukan swasembada pangan, membuka lahan pertanian baru di lahan rawa-rawa atau gambut, menggenjot produksi minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, serta memberikan makan siang dan susu gratis bagi seluruh pelajar Indonesia.

Baca juga: Perludem: Bawaslu Perlu Panggil Prabowo dan Muhaimin karena Umbar Program Sebelum Kampanye

Sementara itu bakal cawapres sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjanjikan akan meningkatkan dana desa menjadi Rp 5 miliar, jika dia menang dalam Pilpres 2024.

Selain itu, PKB juga menjanjikan bakal menjamin bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi murah bagi rakyat, tunjangan bagi ibu hamil, serta sekolah gratis dan subsidi pupuk.

Sedangkan Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan akan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi.

Ganjar juga sempat menyebut mempunyai impian menaikkan gaji guru.

Dia memperkirakan gaji yang layak untuk seorang guru adalah Rp 30 juta, sementara untuk guru yang baru mulai mengajar adalah Rp 10 juta.

Baca juga: Ini Alasan KPU Batal Hapus LPSDK, Peserta Pemilu 2024 Wajib Lapor Sumbangan Kampanye

Dalam dalam sesi wawancara bersama pakar manajemen Prof. Rheinald Kasali, Ganjar mengaku miris dengan kondisi ekonomi para guru yang pas-pasan.