Ganjar Muncul di Tayangan Azan TV, Bawaslu Bergerak

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bergerak usai bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan salah satu televisi (TV) swasta. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan pihaknya kini sedang melakukan kajian terkait tayangan azan yang memunculkan Ganjar tersebut.

"Dilakukan kajian," ujar Bagja saat dimintai konfimasi, Minggu (10/9/2023).

Bagja menjelaskan, hasil kajian akan diumumkan sekitar tanggal 11-13 September 2023.

Sebab, katanya, Bawaslu memiliki waktu hingga 7 hari untuk melakukan kajian, sejak tanggal ditemukan dugaan pelanggaran.

Baca juga: Ada Scene Ganjar Shalat di Tayangan Azan Maghrib, PDI-P Sebut Bukan Politik Identitas

Namun demikian, kata Bagja, Bawaslu masih memiliki waktu untuk menentukan sikap hingga pekan depannya lagi.

"Walaupun kami masih punya waktu sampai Selasa minggu depannya lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah scene Ganjar Pranowo sedang shalat dalam tayangan azan maghrib di salah satu stasiun televisi adalah bentuk politik identitas.

"Bukan (politik identitas). Pak Ganjar Pranowo ini sosok yang religius. Religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren," kata Hasto saat dijumpai di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

Baca juga: Video Dihapus, Bawaslu Sebut Terus Usut Kasus PDI-P Ajak Warga Pilih Ganjar Sebelum Masa Kampanye

Sebaliknya, sebagai seorang muslim, Ganjar telah menjadi teladan bagi sesamanya. Hal ini justru patut mendapatkan apresiasi.

"Menjalankan (shalat) lima waktu itu kan merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen mengajak ke gereja. Bagi umat Hindu (beribadah) di pura, itu merupakan sesuatu yang bagus," papar Hasto.

Hasto menekankan, religiusitas Ganjar sudah ditunjukkan sejak dahulu, terutama sejak mengenyam bangku kuliah.

Dengan demikian, keberadaan scene Ganjar sedang shalat di dalam tayangan azan maghrib diyakini berangkat dari sesuatu yang alamiah.

Baca juga: Soal Kader PDI-P Ajak Milih Sebelum Masa Kampanye, Bawaslu: Sudah Diproses

"(Sedangkan) kalau politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan politik yang miskin prestasi," lanjut Hasto.

Hasto lantas menyinggung bahwa contoh politik identitas secara nyata dapat dilihat dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, beberapa tahun silam.

PDI-P pun berkomitmen untuk tak menggunakan politik identitas dalam kerja-kerja pemenangannya.