Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Pastikan Tak Ada Pembicaraan Ridwan Kamil Cawapres, tapi di Pilkada

Kompas.com - 11/09/2023, 15:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa hingga kini tidak ada pembicaraan di internal Golkar yang mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).

Sebaliknya, nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih dipegang Golkar untuk diusulkan baik sebagai bakal calon presiden (capres) maupun cawapres.

"Kalau dalam konteks Golkar (Ridwan Kamil) enggak pernah (diusulkan). Kalau dalam konteks Golkar, kami sudah punya perencanaan yang cukup lama dibahas, mulai dari target pilpres, target pileg (pemilihan anggota legislatif), target pilkada (pemilihan kepala daerah) gitu," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

"Nah, Ridwan Kamil itu sampai saat ini masih masuk dalam perencanaan di pilkada," ujarnya lagi.

Baca juga: Agung Laksono Sebut Golkar Tak Bisa Larang Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar

Doli menekankan bahwa pria yang karib disapa Kang Emil itu diberikan dua pilihan untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta atau Jawa Barat.

Keputusan untuk mengusung Airlangga pada Pilpres 2024, hingga kini ditegaskannya belum berubah.

"Ridwan Kamil sendiri kami juga sudah punya planning buat Ridwan Kamil. Kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong Ridwan Kamil menjadi calon gubernur, nanti tinggal pilih dua, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta," kata Doli.

"Jadi keputusan itu sampai sekarang belum pernah kita tinjau ulang, nah jadi posisinya kaya gitu Golkar," ujarnya lagi.

Baca juga: Golkar Disebut Tak Larang Ridwan Kamil Dampingi Ganjar, Sekjen PDI-P: Megawati yang Putuskan

Akan tetapi, Doli mengungkapkan, jika keputusan soal Pilpres itu diserahkan kepada Airlangga selaku Ketua Umum.

Oleh sebab itu, ia meminta hal mengenai kemungkinan keputusan terkait bakal capres dan cawapres ditanyakan kepada Airlangga.

"Itu tergantung Pak Airlangga, maka kami sudah serahkan kepada Pak Airlangga untuk nanti keputusan akhirnya di Pak Airlangga yang sudah kita kasih mandat," kata Ketua Komisi II DPR itu.

Sebagai informasi, nama Ridwan Kamil beberapa pekan terakhir menguat menjadi kandidat bakal cawapres dari Ganjar Pranowo.

Namun, diketahui bahwa Ganjar berbeda koalisi dengan Partai Golkar.

Partai beringin itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto.

Baca juga: Ridwan Kamil Digadang-gadang Jadi Cawapres Ganjar, Seberapa Besar Elektabilitasnya?

Namun, Ridwan Kamil mengaku sudah bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Terkait ini, Kang Emil tidak menjelaskan apa isi obrolannya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya tak bisa melarang Ridwan untuk berpasangan dengan bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo.

Baginya, Golkar seharusnya bangga karena salah satu wakil ketua umumnya dianggap mumpuni untuk menjadi bakal RI-2.

“Kalau (Ridwan Kamil) diminta berpasangan dengan Pak Ganjar, saya kira itu sebuah kehormatan dan bagi Golkar, tentu tidak ada alasan untuk melarang,” ujar Agung Laksono dihubungi awak media, Kamis (7/9/2023).

“Karena saya yakin bahwa dia tetap sebagai salah satu waketum (wakil ketua umum) DPP Partai Golkar,” katanya lagi.

Baca juga: Adu Elektabilitas Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, Siapa Dipilih Ganjar Jadi Cawapres?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Nasional
Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Nasional
KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

Nasional
KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

Nasional
PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com