Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak PM India Kerja Sama Tanggulangi Perompakan hingga "Illegal Fishing"

Kompas.com - 07/09/2023, 11:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bekerja sama menanggulangi perompakan hingga penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (Illegal Unregulated Unreported Fishing/IUUF).

Hal itu disebut Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN - India ke-20 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

"Kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkoba, dan juga Illegal Unregulated Unreported Fishing (IUUF)," kata Jokowi dalam pertemuan itu.

Baca juga: Hari Terakhir KTT ASEAN, Ini Rangkaian Pertemuan yang Diikuti Jokowi

Adapun kerja sama itu berada di bidang kelautan dan kemaritiman.

Negara blok Asia Tenggara sendiri mengajak India bekerja sama di berbagai bidang, untuk menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan.

Menurut Jokowi, negara di kawasan harus mampu menjadikan lautan sebagai wilayah kerja sama (a sea of cooperation), bukan sebagai wilayah konfrontasi.

"Yang harus terus dijaga stabilitasnya, yang harus terus dijaga kedamaiannya dengan menghormati hukum internasional, mendorong habit of cooperation dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif," ucapnya.

Baca juga: Lokasi Penutupan Jalan KTT ASEAN Hari Ini, Masyarakat Diimbau Gunakan Transportasi Umum

Lebih lanjut, Jokowi menyinggung kerja sama ASEAN dan India yang selama ini memang telah memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Namun kata Jokowi, kolaborasi ini masih perlu terus dioptimalkan.

Terlebih, ada potensi besar di Samudera Hindia yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan seperlima produk domestik bruto (PDB) dunia di 2025.

"Ini adalah kunci untuk mewujudkan kawasan yang mampu jadi epicentrum of growth," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, KTT ASEAN ke-43 memasuki hari terakhir pada Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Kepiting Andaliman hingga Nasi Rawon Jadi Menu Gala Dinner KTT Ke-43 ASEAN

Pada hari ketiga ini, kepala negara-negara blok Asia Tenggara melakukan sejumlah pertemuan dengan India, Asia Timur, Australia, dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com